Dokumen Rahasia Intelijen Amerika, Papua, dan Timor Timur

30 Agustus 1999 referendum Timor Timur dilaksanakan. Hasilnya telak, Timor Timur (sekarang Timur Leste) menjadi negara terpisah. Tepat Jumat (30/08) kemarin, Timor Leste memperingati 20 tahun lepas dari Indonesia.

Saat itu, Jendral (Purn) Wiranto masih menjabat sebagai panglima ABRI (TNI). Ia menjadi salah satu aktor utama menjelang, saat dan setelah referendum Timor Timur. Ia juga adalah orang yang disebut-sebut terlibat dalam beberapa kasus di Timor Timur. 

Kini sang Jendral kembali menangani Papua yang sedang bergejolak. Namun, kini Ia bukan lagi sebagai panglima TNI melainkan Mentri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Lalu, apakah Papua akan bernasib sama dengan Timor Timur?

Menjelang 20 tahun peringatan referendum Timor Timur yang memutuskan eks salah satu Provinsi di Indonesia ini, Amerika merilis data rahasia intelijen terkait peristiwa-peristiwa di balik itu. 

Dalam rilisan yang dipublikasikan di beberapa media internasional, ada dua hal yang menarik yakni bagaimana Indonesia mendukung milisi pro integrasi (Indonesia) di Timor Timur dan Mantan Perdana Mentri (PM) Australia John Howard mengakui beberapa tahun setelah referendum bahwa pelepasan Timor Timur dari Indonesia merupakan salah satu prestasi yang paling membangkan yang Ia lakukan dalam periode kepemimpinannya.

Meskipun momentumnya sama dengan 20 tahun referendum Timor Timur, tapi saya melihat momentum dilepaskannya dokumen rahasia ini ke publik sengaja dilakukan bersamaan dengan gejolak di Papua. Narasinya pun sama, pemisahan dari Indonesia.

Isu HAM yang selama ini diduga dilakukan oleh Indonesia melalui aparat keamanannya seperti TNI dan Polri digaungkan di panggung inernasional. Isu ini terus digoreng untuk mendapat simpati internasioanal yang nantinya berujung pada referendum ulang untuk menentukan apakah Papua tetap berada dalam wilayah kedaulatan NKRI atau berpisah.

TNI Mendukung Milisi Pro Indonesia dan Peringatan Amerika atas Papua

Dokumen intelijen tersebut cukup mencoreng institusi TNI. Dijelaskan bahwa TNI terlibat pelanggaran HAM dengan mendukung kelompok milisi pro Indonesia yang diantaranya melalui persenjataan dan penasihat militer. 

Menurut dokumen itu, kelompok milisi itu melakukan pembunuhan dan tindakan represi lain terhadap warga Timor Timur baik sebelum maupun sesudah referendum.

Hal ini seolah-seolah sebagai "warning" bagi TNI yang sedang menangani gejolak di Papua saat ini. Bahkan seakan mengonfrimasi bahwa TNI adalah pelanggar HAM terhadap Papua yang merupakan bahan kampanye gerakan pemisahan papua dari Indonesia selama ini.