Beberapa minggu ini kita seolah latah membahas tentang komposisi kabinet mendatang. Setahu saya, di belahan dunia lainnya yang heboh hanya jabatan Presiden atau Perdana Menteri. Setelah sang Presiden atau PM terpilih mereka diberi wewenang untuk menentukan para pembantunya (menteri) bahkan sampai diberi tengat waktu menyusun kabinetnya.
Dengan haknya, maka sang Presiden atau Perdana Menteri akan memilih menteri yang terbaik 'menurutnya' bukan karena saran/nasehat, titipan atau apapun kriterianya. Karena dia tahu, baik buruknya pilihan dia akan berpengaruh terhadap lancarnya pemerintahan yang dipimpinnya. Dan menteri yg terpilih bisa jadi tidak selama Presiden atau Perdana Menteri ada dalam pemerintahan. Bisa jadi bila masa jabatan Perdana Menteri 4 tahun, sang menteri hanya menjabat 2 tahun, setahun atau mungkin beberapa bulan, karena tidak cakap lalu dicopot.
Maka saat terpilih menjadi menteri tugas pertamanya adalah menata ulang pejabat pejabat di kementeriannya. Tidak heran akan terjadi geser mengeser jabatan atau kalau staf tersebut sumber masalah pemerintahan sebelumnya atau menteri yang kurang baik, segera pejabat tsb di lempar ke luar dari kementeriannya.
Seharusnya, menteri kita saat hari pertama bekerja, segera kumpulkan semua pejabat dikementeriannya, dan berujar oke, saya sudah punya record kamu dimeja saya, diantara kamu sepertinya tidak lagi cocok dengan gaya saya, tinggal pilih mengundurkan diri, boleh ada tapi non job atau saya tidak membutuhkan kamu lagi di departemen ini.
Menteri yang berani berkata, saya tiap saat dievaluasi oleh bapak Presiden, kalau kamu menjadi beban saya sebagai menteri dengan birokrasi yang lelet, feodal dan sebagainya, saat ini juga silakan mengajukan pengunduran diri sebelum saya sebagai menteti mencopot kamu.
Masih banyak departemen yang diisi oleh para staf yang pola pikirnya masih mau dilayani secara berjenjang sampai hari ini. Sebaiknya staf demikian jangan lagi dipertahankan keberadaannya. Kalau tidak mereka itu yg menyebabkan sebaik apapun seorang menteri, kebijakan yang dari atas tidak akan bisa diterjemahkan oleh pejabat di bawahnya, karena pola pikir mereka minta dihormati sebagai pejabat.
Menteri boleh berkualitas tapi yang terpenting pejabat di bawahnya juga bisa mengimbangi kualitas dan kinerja sang menteri.
