Isu kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia telah memicu perdebatan publik. Â Kritik utama yang dilontarkan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh senior politik adalah usia muda dan minimnya pengalaman Gibran dalam pemerintahan nasional. Namun, data dan fakta di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dan layak ditelaah secara objektif.
Survei Kepuasan Publik: Gibran Mendapat Apresiasi Tinggi
Salah satu argumen kuat yang mendukung kelayakan Gibran adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai Wali Kota Solo. Â Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo pada Februari 2023 menunjukkan bahwa 96% warga Solo menyatakan puas terhadap pemerintahan Gibran-Teguh. Â Angka ini meningkat 2% dari tahun sebelumnya dan mencakup aspek-aspek seperti pelayanan publik, pengelolaan keamanan, pengaturan lalu lintas, serta pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional. Â
Lebih lanjut, survei tersebut juga mengungkap bahwa 76,8% responden menilai kinerja Gibran lebih baik dibandingkan pendahulunya, FX Hadi Rudyatmo. Â Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tergolong baru dalam dunia politik, Gibran mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan diapresiasi oleh masyarakat.
Kinerja Sebagai Wakil Presiden: Dukungan Publik Terus Menguat
Setelah menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran terus menunjukkan kinerja yang positif. Â Survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada Februari 2025 mencatat bahwa 79,33% responden menilai kinerja Gibran mendukung dalam membantu Presiden Prabowo memaksimalkan kinerja pemerintah. Â Sebanyak 47,78% responden optimis dan 38,72% sangat optimis bahwa Gibran mempunyai kontribusi dan potensi signifikan dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Â
Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. Â Citra positif Gibran meningkat dari 71,1% menjadi 79,9% yang menilai "sangat baik" dan "baik". Â
Kritik Purnawirawan: Usia dan Pengalaman
Kelompok purnawirawan TNI yang mengajukan petisi penolakan terhadap pencalonan Gibran sebagai Wapres menyoroti dua hal utama: usia yang dianggap terlalu muda dan kurangnya pengalaman di tingkat nasional. Â Mereka berpendapat bahwa posisi Wakil Presiden memerlukan kedewasaan dan pengalaman luas dalam pemerintahan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kompetensi. Â Sejarah mencatat beberapa pemimpin muda yang berhasil memimpin negara dengan baik. Â Sebagai contoh, Emmanuel Macron terpilih sebagai Presiden Prancis pada usia 39 tahun, Jacinda Ardern menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37 tahun, dan Sebastian Kurz menjabat sebagai Kanselir Austria pada usia 31 tahun. Â Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa usia muda tidak menghalangi seseorang untuk memimpin secara efektif.
Jejak Kepemimpinan Gibran di Solo
Sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo pada Februari 2021, Gibran telah menunjukkan berbagai inisiatif yang berdampak positif bagi kota tersebut. Â Beberapa program unggulannya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, serta penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional yang meningkatkan citra kota Solo. Â Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan warga tetapi juga menunjukkan kemampuan Gibran dalam mengelola pemerintahan secara efektif.
Evaluasi Berdasarkan Kinerja, Bukan Usia
Debat mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden seharusnya didasarkan pada evaluasi objektif terhadap kinerjanya, bukan semata-mata pada usia atau latar belakang politiknya. Â Data menunjukkan bahwa Gibran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang positif dan diapresiasi oleh masyarakat. Â Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan didasarkan pada kompetensi serta integritas calon, bukan pada stereotip atau prasangka.
