Dan nampaknya, Jokowi juga mendapat keuntungan dari perubahan UU KPK tersebut.Â
Kalau sebelumnya independensi KPK pernah menyebabkan dirinya malu karena pejabat yang sudah dia tunjuk dibatalkan karena KPK menduga tokoh tersebut terlibat korupsi, sekarang ini dengan UU KPK yang baru, di mana ada Dewan Pengawas yang menurut para aktivis Anti korupsi adalah hasil pilihan dirinya, maka Jokowi dapat mengintervensi independensi KPK tersebut. (CNNIndonesia)
Untuk masalah komitmennya terhadap kelestarian alam, nampaknya juga bersumber dari kurangnya waktu yang dirasakan Jokowi untuk mewujudkan impian pembagiannya.Â
Tentu dengan adanya proses IMB dan AMDAL maka akan lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap proyek pembangunan. Apalagi dirinya punya ambisi untuk membangun Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dalam waktu relatif singkat 5 tahun.
Dalam hal ini, nampaknya Jokowi masih mau memastikan supaya tidak ada aturan yang bisa menghambat program - program yang ingin dirinya lakukan. Hal itu adalah dengan saat ini akan keluar Omnibus Law atau UU sapu jagad yaitu peraturan yang akan banyak memberikan pengecualian dalam mewujudkan program - progamnya. (Kompas.com)
Kalau boleh disimpulkan, saat ini pembangunan infrastruktur dan ekonomi adalah panglima yang  kedua hal di atas, konservasi dan anti korupsi jadi nomor dua.
Dengan pilihan ini maka muncul pertanyaan terbesar: apakah ini tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Sebesar apa harga yang harus dibayar bangsa ini di kemudian hari karena kebijakan ini?**MG
