Kemarahan Jokowi, Signal Sang Menteri Tidak Dipilih Lagi?

Sumber gambar: Tribunnews

Sebenarnya bukan pertama kali ini Jokowi marah pada para menterinya. Sudah beberapa kali dengan nada agak tinggi dia mengkritisi kinerja para pembantunya ini. Namun kemarahan di penghujung masa jabatan tentu memiliki bobot berbeda.

Kali ini ada 4 orang menteri yang terkena semprot Jokowi.

Mereka adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.

Tak hanya mereka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga ditegur terkait impor migas. (Kompas com)

Memang kedua bidang itu adalah hal yang sangat diperhatikan oleh Jokowi. Bahkan soal perijinan sebelumnya sudah diingatkan oleh Jokowi namun rupanya tidak ada perubahan yang berarti. 

Perijinan yang berbelit - Belit dan sangat rumit adalah salah satu penyakit birokrasi yang sudah sangat kronis di negeri ini. Sampai - sampai ada plesetan pepatah yang kerap diungkapkan, "Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?". 

Dengan berlindung kepada alasan seolah - olah sangat berhati - hati, para oknum birokrat itu menggunakan kuasanya untuk memperlambat proses perijinan. 

Tentu saja dengan situasi ini maka para peminta ijin terpaksa  mencari jalan pintas. Kalau itu terjadi maka suap dan korupsi menjadi ajang permainan para pengusaha nakal, para calo dan oknum pejabat.

Mereka yang sungguh ingin berusaha dan tidak mau curang, justru mendapatkan hambatan dari proses perijinan yang dipersulit ini. 

Tentu dengan teguran ini Jokowi tidak bermaksud bahwa peraturan itu bisa diterabas.  Namun hal yang dimaksud adalah, jangan mempersulit dan memperlambat proses yang ujung - ujungnya mengharapkan kick back.

Untuk impor migas pun Jokowi sudah berulangkali mengingatkan. Karena dengan nilai impor migas yang tinggi berarti anggaran belanja negara akan terkuras di bidang itu, padahal pembangunan di bidang lain sangat membutuhkan dana tersebut.

Kembali pada teguran di atas, di mana saat ini  Jokowi mulai menyusun para menterinya di periode keduanya.

Pastilah dengan momentum ini,  keempat menteri itu lebih memperhatikan teguran tersebut. Karena bisa saja teguran itu berarti bahwa Jokowi memberikan signal para menteri tersebut patut diganti.

Hal yang menarik adalah, tiga dari Menteri yang diingatkan Jokowi itu yakni: Jonan, Rini serta Sofyan Jalil adalah orang - orang profesional yang ada di kabinet Jokowi saat ini. 

Bahkan Jonan, misalnya adalah menteri yang cukup berprestasi, walau sempat diberhentikan namun diangkat lagi dengan posisi yang lebih bagus. 

Dialah yang dianggap berhasil melakukan negosiasi sehingga mayoritas saham Freeport bisa dikuasai negara.

Tentu kita tidak harapkan, seandainya karena kinerja mereka dianggap kurang, lalu Jokowi mencari penggantinya, maka para penggantinya itu justru kurang profesional dari mereka. 

Dan tentu saja kita harapkan untuk periode Jokowi berikutnya, kedua hal yang belum sepenuhnya ditanggulangi di bidang impor migas dan perijinan, tidak lagi menjadi PR yang selalu terulang. Ini memang manjadi PR penting bagi Jokowi - Amin.***MG