Gerindra Klaim Ditawari Menteri, Apa Dampaknya Tidak Ada Oposisi?

Jika Partai Demokrat dan PAN di duga merapat ke koalisi Jokowi, itu bukan lagi rahasia. 

Memang setelah hitungan resmi dari KPU mengenai hasil Pilpres yang dimenangkan Jokowi, satu persatu partai koalisi Prabowo merapat ke koalisi Jokowi. Partai Demokrat dan PAN juga secara resmi sudah mengakui hasil Pilpres yang diumumkan KPU.

Praktisnya saat ini, hanya Gerindra yang masih berjuang untuk membawa kasus ini ke MK. PKS teman sejalan Gerindra sejak awal pun nampaknya sudah kurang bersuara.

Dalam kondisi ini, jika Gerindra kemudian mengklaim sudah ditawari kursi menteri oleh Jokowi, barulah ini berita yang mengejutkan.

Karena itu berarti, bisa saja di periode berikutnya hampir tidak ada partai oposisi di legislatif. 

Apakah dampaknya  jika pemerintah tidak punya oposisi di kursi legislatif? Apakah pemerintahan tanpa oposisi bisa efektif?

Sebenarnya kita pernah mengalami dalam periode yang cukup lama pemerintahan tanpa oposisi, yakni pada masa orde baru. Bahkan saat itu sikap oposisi dianggap sebagai sesuatu yang haram. 

Dengan berkedok pada prinsip "musyawarah untuk mufakat", legislatif di DPR hanya sebagai stempel atau ketok palu dari semua keputusan yang telah diambil oleh Presiden Soeharto pada masa itu. 

Kita bisa rasakan bahwa situasi tanpa oposisi itu tidak sehat sebagai bangsa, karena tidak ada penyeimbang dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pemerintahan. Dan memang sudah terbukti bahwa regime Orde baru kemudian dicap sebagai regime otoriter atau diktator.

Namun tentu saja keseimbangan dengan adanya partai oposisi tidak juga otomatis menjadikan negara ini lebih baik atau lebih efektif.

Partai oposisi jika tidak sungguh menjalankan perannya dengan benar, juga tidak akan menyumbangkan banyak pada kualitas pemerintahan.