Beberapa lembaga itu adalah: Badan Perwakilan Daerah (DPD) atau para senator, Mahkamah Konstitusi (MK), KPK, PPATK, OMBUDSMAN, Komisi Yudisial, KomNasHAM(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), termasuk di dalamnya KPU dan Bawaslu serta lembaga - lembaga lainnya.Â
Dengan adanya perubahan undang - undang politik dan lembaga - lembaga di atas, maka Indonesia bisa dikatakan sejajar dengan negara demokrasi moderen lainnya.
Tujuan utama dari semua perubahan ini adalah agar agar negara kita lebih demokratis dan tidak lagi muncul ancaman regime diktator di masa yang akan datang.
Ironi Gerakan 'People Power"
Dalam kerangka hari - hari bersejarah itulah, timbul ironi dengan diserukannya gerakan "People Power" yang diperparah dengan pemakaian istilah "Gerakan Kedaulatan Rakyat".
Kalau dilihat secara obyektif, seruan gerakan itu sungguh bertentangan dengan jiwa yang ada dalam kedua istilah tersebut.
People Power sebenarnya adalah gerakan yang dimotori oleh para mahasiswa untuk menjatuhkan regime yang dianggap sebagai regime diktator yang menguasai negeri ini. Di mana pada saat itu darah para pahlawan reformasi telah menetes dalam memperjuangkan segala perubahan yang lebih baik, yang sekarang ini bisa kita nikmati.
Pada saat itu mayoritas masyarakat Indonesia mendukung gerakan People Power tersebut. Kalau tidak, kejatuhan regime Soeharto tidak akan terwujudÂ
"People Power" yang sekarang ini diserukan sekelompok politikus, justru mengecilkan arti kata itu.Â
Jelas sekali, dengan menggunakan istilah "People Power", mereka telah membajak roh sebenarnya dari kata tersebut. Karena gerakan mereka jelas hanya untuk memperjuangkan kepentingan sekelompok orang saja.Â
Dengan tidak mau mengakui hasil pilpres, dan enggan membawa masalah yang ada ke jalur hukum dan lembaga yang memang disiapkan untuk itu seperti KPU, Bawaslu dan MK, secara langsung mereka telah melawan lembaga yang adalah anak - anak kandung dari reformasi yang diperjuangkan oleh People Power yang sesungguhnya.
