Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setelah 22 Mei, Klaim sebagai Presiden adalah Kejahatan

20 Mei 2019   05:30 Diperbarui: 20 Mei 2019   07:26 0 2 2 Mohon Tunggu...
Setelah 22 Mei, Klaim sebagai Presiden adalah Kejahatan
21d98e53-ca69-42d2-bf30-a65477f72530-43-5ce1baf5733c4316077e4c3f.jpeg

Sumber gambar: detik.com

Saat ini boleh saja mengklaim sebagai pemenang Pilpres dan mengakui sebagai presiden, tapi batasnya hanya sampai tanggal 22 Mei 2019. 

Jika setelah tanggal tersebut, setelah diumumkan oleh KPU siapa pemenang Pilpres, maka jika yang kalah tetap ngotot mengaku menang, maka bisa dituntut sebagai kejahatan. 

Pernyataan ini disampaikan oleh ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra.

"Dalam perspektif hukum tata negara (mengklaim sebagai presiden) adalah inkonstitusional dan secara hukum pidana adalah kejahatan terhadap keamanan negara," kata Yusril dalam siaran tertulisnya, Minggu, 19 Mei 2019.

Menurut Yusril, KPU adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019 berdasarkan hasil final penghitungan suara. 

Tidak ada lembaga lain yang pihak, termasuk pasangan calon, menyatakan pasangan mana yang memenangkan Pilpres 2019. "Kewenangan itu sepenuhnya ada pada KPU."

Pernyataan ini sangat penting karena menyangkut kepastian hasil Pilpres 2019. 

Nampaknya hal di atas disadari oleh kubu Prabowo. Karenanya mereka mengkonsentrasikan protesnya pada tanggal 22 Mei. 

Jika benar kubu ini tidak mau membawa bukti kecurangan kepada MK, maka secara resmi, seturut undang - undang, MK akan mengumumkan presiden mendatang pada tanggal 25 Mei 2019.

Untuk Prabowo, menerima kekalahan pastilah menyakitkan, apalagi ini sudah ke tiga kalinya ia mencoba berkontestasi sebagai Cawapres dan Capres. Tapi itulah konsekuensi dari suatu persaingan. 

Seharusnya ketika ia memutuskan untuk maju bersaing, dirinya telah menyiapkan diri untuk menerima segala situasi yang ada, termasuk kekalahan.

Namun rupanya tidaklah demikian. Ini adalah kali kedua Prabowo menolak hasil pemilihan. Pada tahun 2014 dia pun membawa perkara kecurangannya ke MK. Pada saat itu dia kalah, karena tidak bisa membuktikan adanya kecurangan yang secara signifikan membuat angka kekalahan menjadi kemenangan. 

Berdasarkan pengalaman itu, mereka kemudian enggan untuk membawa kecurangan ke MK lagi. Dengan persentase kekalahan yang lebih besar dari Pilpres 2014, tentu lebih sulit lagi mengungkapkan bukti - bukti kecurangan tersebut.

Tapi apakah dengan cara protes di jalanan melalui People Power akan lebih efektif untuk memperjuangkan kemenangan?

Tentu saja tidak. Bahkan resikonya justru menjadi berlipat ganda. 

Walaupun menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara, namun apa yang diperjuangkan lewat gerakan masa itu jelas bertentangan dengan hukum yang ada. Jelas gerakan masa dengan tuntutan dan klaim kemenangan sebagai Presiden adalah melanggar undang - undang.

Selain resiko dianggap sebagai kejahatan, tentu saja potensi kerusuhan dan konflik horizontal termasuk dalam konsekuensi yang tidak kita harapkan.

Melihat ini semua, terutama apa yang telah disampaikan oleh Yusril, kalau memang mau tetap dalam koridor hukum, tidak ada jalan lain: kecurangan harus dibawa ke Bawaslu, dan ketidaksetujuan atas hasil Pilpres diputuskan di MK. Selain kedua cara itu adalah kejahatan.***MG