Hari ini memasuki masa tenang dalam konteks Pemilu. Masa tiga hari untuk meredakan panasnya kampanye dan mematangkan pilihan saat datang ke TPS tanggal 17 April nanti.
Menurut hasil survei, sebagian besar sudah menentukan pilihan, hanya presentasi kecil yang belum ada referensi atau enggan menyatakan pilihannya.Â
Bagi mereka yang masih ragu ini adalah saat untuk mempertimbangkan lebih dalam manakah yang menjadi pilihan. Sedangkan untuk yang sudah punya pilihan, tiga hari ke depan adalah waktu untuk memantapkan pilihan.
Untuk penulis sendiri, sejak awal sudah punya pilihan. Walau sudah punya pilihan, penulis juga coba untuk obyektif menilai apakah pilihan itu sudah tepat atau tidak. Siapa tahu capres lainnya punya program dan visi yang luar biasa, dan didukung oleh rencana konkrit dan realistis, sehingga bisa meyakinkan penulis untuk pindah ke lain hati.
Namun selama masa kampanye, penulis justru semakin yakin akan pilihan yang sudah ada, yakni Capres O1 sang Petahana.
Adapun alasan mendasar yang dapat penulis kemukakan di sini adalah:
Terbukti Jokowi berhasil memenuhi sebagian besar janjinya.Â
Hal yang paling menonjol dari keberhasilannya ini adalah pembangunan infrastruktur.Â
Terus terang, pada saat janji 4 tahun lalu yang dikemukakan Jokowi untuk membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, tol laut, bendungan dan perbatasan, penulis agak pesimis.Â
Tentu keraguan ini beralasan. Alasan pertama karena waktu untuk membangun hal itu sangat singkat, hanya 5 tahun.Â
Penulis alami sendiri sebelum pemerintahan Jokowi, Â untuk membangun terowongan di bawah rel kereta dan jalan layang yang hanya 5 Km didekat kompleks perumahan Penulis. butuh waktu hampir 5 tahun.Â
Ketika pulang kampung di Kalimantan, yang kebetulan dekat perbatasan dengan Malaysia, bertahun - tahun mengalami jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki dan semakin parah.Â
Photo pos perbatasan Indonesia - Malaysia di Entikong.
Sumber gambar: brilio.news
Alasan klasik yang selalu didengar adalah, anggaran kurang, masalah pembebasan lahan dan korupsi anggaran.
Penulis ingat benar, dalam debat 2014, Jokowi mengatakan strategi yang menghadapi masalah di atas salah satunya adalah, pemerintah akan ambil peran lebih. Infrastruktur yang secara ekonomis tidak menguntungkan akan dibiayai oleh pemerintah lewat perusahaan BUMN.Â
Nampaknya cara ini cukup berhasil, pembangunan - pembangunan infrastruktur itu berjalan lancar, bahkan pembangunan infrastruktur strategis yang sudah lama mangkrak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.Â
Baca juga:Â
Juga dalam pembebasan lahan untuk pembangunan, yang sebelumnya selalu ada konflik karena masyarakat tidak mau menerima ganti rugi dari pemerintah ditangani dengan "ganti untung".Â
Hal ini juga penulis alami secara langsung. Untuk melanjutkan jalan layang seperti yang telah penulis sampaikan di atas, dengan panjang dua kali lipat dapat diselesaikan kurang dari satu tahun.Â
Salah satu alasannya karena "ganti untung" yang diberikan pada masyarakat benar-benar menguntungkan. Tanah dibayar dengan harga kompetitif dan kalau ada ruko atau tempat usaha yang  terganggu proyek,  maka ada ganti "kerugian bisnis" berupa hitungan kerugian yang diganti selama proyek berlangsung.
Alasan yang juga penting mengapa pembangunan ini bisa lancar dan tidak mangkrak adalah sikap pengawasan melekat yang diterapkan Jokowi. Ada proyek yang dikunjunginya sampai 8 kali untuk memastikan semua berjalan seperti yang sudah direncanakan.
Tentu juga penulis mendengar kritik besarnya hutang yang harus dibayar Pemerintah karena pembangunan ini. Namun jelas sekali pinjaman itu dipakai untuk hal yang produktif dan merupakan investasi jangka panjang. Tidak seperti sebelumnya di mana uang itu dihapuskan oleh kebutuhan konsumtif.Â
Sehubungan dengan ini, keberanian menghilangkan dan mengurangi subsidi minyak adalah hal yang patut diapresiasi. Dana subsidi yang sebenarnya secara politik sangat sensitif ini dengan bijak dialihkan ke pembangunan produktif. Nampak bahwa keberanian ini menunjukkan hasilnya.
Selain pembangunan infrastruktur, hal yang juga menonjol adalah perbaikan serius dibilang kebijakan dan good governance. Prosedur pertanggungjawaban keuangan dan transparansi anggaran menyebabkan pemborosan dan korupsi bisa dikurangi. Hal itu dilakukan dengan melakukan semua proses dengan sistem online.Â
Pemberantasan korupsi juga mendapat dukungan dari Jokowi. Dia tidak pernah melindungi para koruptor itu, walaupun merupakan rekan koalisi politik nya.
Dampak dari kebijakan ini memang banyak orang yang menikmati bisnis kekacauan sebelumnya terganggu. Bahkan banyak oknum ASN yang secara diam - diam melawan kebijakan transparansi anggaran ini. Hal itu terbukti dari hasil survei, banyak ASN yang tidak mendukung Jokowi ke periode keduanya.
Baca juga: Kaum Terpelajar Tak Dukung Jokowi Â
Keberhasilan Jokowi yang lain saya lihat dari sikapnya menjauhkan keluarga dari bisnis yang ada hubungannya dengan pemerintah.Â
Penulis tahu godaan untuk itu pastilah sangat besar. Apalagi ada semacam "kultur" bahwa kekuasaan bisa memberikan peluang ekonomi bagi orang - orang yang menjadi lingkaran dalam atau keluarga pemegang kekuasaan sudah lama dipraktekkan sehingga seolah hal itu adalah hak yang wajar.Â
Untuk ke depan, dari janji kampanye saat ini, penulis juga melihat bahwa program dan visinya menarik dan membumi. Jokowi diperiode kedua ini jelas lebih relailistis dan punya program yang lebih matang.Â
Nampaknya kalau periode pertama Capres 01 ini lebih fokus pada infrastruktur dan pembangunan fisik, maka diperiode ke dua dia lebih merambah penguatan Sumbar Daya manusia, teknologi dan pengembangan industri.Â
Tiga kartu andalannya yakni: kartu pra kerja, sembako murah dan kartu pendidikan sampai perguruan tinggi juga menunjukan ketepihakannya pada masyarakat kelas bawah dan marginal masih sangat kuat.Â
Hal - hal di atas lah yang membuat Penulis semakin mantap mendukung Jokowi.Â
Sebaliknya saya melihat penantangnya Capres O2 tidak mempunyai visi dan program yang jelas. Janji - janji populis yang mereka kemukakan terlalu bombastis tanpa didasari realita dan kondisi yang nyata.Â
Dan yang paling mendasar, baik Prabowo dan Sandi belum punya track record yang bisa menjamin mereka sungguh tahu apa yang mereka lakukan.Â
Baca juga:
Jadi Capres Harus yang Sudah Punya Pengalaman?
Tentu Jokowi bukanlah capres sempurna. Pasti dia punya kekurangan. Namun memang tidak mungkin kita mendapatkan orang yang ideal 100%. Saya melihat dengan segala kekurangannya itu dia tetap orang yang punya keinginan baik untuk membangun bangsa ini dengan tulus.***MG
Baca juga: Menjadi Presiden Itu Berat, Biar Jokowi Saja
