Seandainya Jokowi adalah Soeharto

Penulis menjadi tergelitik untuk menulis tema ini, karena sudah banyak tuduhan pada pribadi dan kebijakan Jokowi yang menggunakan ungkapan yang disematkan pada Soeharto oleh para penentang mantan presiden itu dulu. 

Dan di lain pihak ada kelompok yang sedang getol-getolnya mengajak masyarakat untuk kembali ke zaman Orde Baru.

Ungkapan yang sama tersebut seperti: diktator, otoriter, memusuhi umat Islam, merekayasa kasus, kriminalisasi tokoh agama dan lawan politik serta pihak oposisi, tebang pilih dalam kasus hukum.

Pada masa Soeharto memang banyak kasus dan kebijakan yang dapat membenarkan predikat-predikat di atas. 

Bagi yang mengalami, pasti masih ingat bagaimana lewat tangan Ali Murtopo dengan operasi-operasi intelejen Operasi Khusus (Opsus), Soeharto memberangus lawan-lawan politik pemerintahannya.

Atas perintah Soeharto, Ali Murtopo juga menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. 

Dengan demikian Pemilu hanya bagai seremoni lima tahunan yang kita sudah tahu, partai mana yang menang dan siapa presidennya walau suara hasil pencoblosan belum dihitung.

Pada masa orba suara berbeda dan oposisi sangatlah haram. Kalau ada yang berani mengkritisi kebijakan Soeharto jelas akan ditindak dan disingkirkan. 

Contoh kongkrit dalam hal ini adalah apa yang terjadi dengan kelompok oposisi yang menamakan dirinya Kelompok Petisi 50. Kelompok ini mengeluarkan suatu dokukumen yang disebut sebagai Petisi 50. 

Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah "Ungkapan Keprihatinan" dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri M Baharuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Tokoh - tokoh yang sebenarnya sangat berjasa bagi keberadaan negara ini.

Namun Soeharto tidak bisa menerima kritikan tersebut. Memang, mereka tidak dipenjara tapi sejak itu mereka dibunuh dan diamputasi secara politik dan dikucilkan.