Memakai Alat Komunikasi Tidak Layak Jadi Presiden?

Debat Capres kali ini memang seru dan memancing banyak komentar. Tentu tidak semua komentar itu serius, banyak juga menjadikan bahan lelucon dan tertawaan. Semua ini tentu sah-sah saja karena masing-masing orang punya hak untuk mengemukakan pendapatnya dari sisi mana dia mau melihat. 

Dari semua komentar itu menurut penulis yang paling mengganggu adalah ketika fokus dan inti dari debat justru seperti bukan berada di tengah panggung. Esensi menjadi hiasan, hiasan justru menjadi inti persoalan. 

Contoh yang sangat jelas dalam hal ini adalah, perdebatan mengenai program kerja yang ditawarkan, dikalahkan oleh ramainya komentar mengenai dugaan, atau lebih tepatnya tuduhan, bahwa salah satu Capres menggunakan alat komunikasi. 

Hal ini membuktikan bahwa masih ada politikus di negara ini masih sulit membedakan apa itu esensi dari suatu rencana dan program. Seharusnya dalam debat yang menjadi bahan analisa dan kritik adalah apa yang di paparkan oleh para peserta debat. Inilah yang bisa menentukan apakah sang calon layak menjadi Presiden atau tidak, bukan hal remeh-temeh yang justru dibahas. 

Namun inilah yang terjadi dari banyak perdebatan politik di negara ini pada saat sekarang. Riuh rendah tapi tidak punya makna. Publik diajak untuk masuk dalam debat kusir yang sama sekali tidak penting dan cenderung bukan mencerdaskan tapi lebih menjadi proses pembodohan.

Padahal banyak hal yang jika didiskusikan dan diperdalam sangat perlu untuk membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa besar yang disegani seperti cita-cita para Bapak Bangsa. 

Misalnya dalam tema infrastruktur, apakah yang dilakukan sampai saat ini pembangunan infrastruktur itu memang sudah sesuai dengan tujuannya.? Bagaimana supaya pembangunan infrastruktur itu lebih baik lagi di masa depan? Apakah program yang ditawarkan oleh setiap Capres sudah menjawab kebutuhan itu?

Juga mengenai lingkungan, apakah situasi darurat lingkungan dengan kerusakan dan degradasi yang sudah cukup parah ini sudah ditangani dengan benar? Dalam programnya apakah setiap Calon benar punya komitmen dan program tepat untuk menanggulangi hal itu?

Namun, sekali lagi diskusi-diskusi cerdas dan penting ini justru tertutup oleh heboh nya si alat komunikasi. 

Menurut penulis, seandainya pun memang dipakai (Sudah di klarifikasi oleh pihak KPU memang tidak dipakai),  adalah suatu pelanggaran undang-undang dan peraturan KPU yang bisa dituntut dengan peraturan dan Undang-undang Pilpres, Pemilu dan KPU? Atau pertanyaan lebih mendasar, apakah dengan memakai alat komunikasi tersebut maka sang Capres tidak layak menjadi presiden dan bisa di diskualifikasi dari proses pemilihan?

Tentu, penulis juga sadar ada banyak aturan non-hukum yang bisa menjadi pertimbangan serius untuk memilih seseorang menjadi pemimpin atau Presiden. Namun menurut penulis, kasus alat komunikasi ini sama sekali tidak termasuk dalam kategori tersebut.