Fakta yang terjadi adalah bahwa adanya penguatan demokrasi elektoral di satu sisi namun menurunnya kualitas demokrasi disisi lain sehingga hal ini  menjadi tantangan demokrasi elektoral tersendiri dimana biaya politik yang mahal dan adanya praktik politik uang.
Tantangan demokrasi lainnya yaitu  adanya mobilisasi politik identitas , tidak adanya kebijakan parpol yang clear sehingga tidak ada perbedaan antar kandidat dari partai politik tertentu ditambahlagi tidak ada hubungan yang erat antara pemilih dan partai politik atau kandidat.
Rendahnya pertanggungjawaban dan akuntabilitas representasi politik juga menjadi hal yang patut diperhitungkan, keterpilihan kandidat dalam pemilu merupakan bentuk representasi rakyat yang idealnya terus dijaga tidak hanya menjelang pemilihan namun selamanya .
Menjadi Voter adalah siklus lima tahunan sementara menjadi demos  adalah siklus seumur hidup , hal ini juga dapat diartikan bahwa pemilih bukan hanya tugasnya selesai dibilik suara, namun hal yang sering terlupakan bahwa pemilih notabene adalah rakyat yang tugasnya justru dimulai setelah keluar dari bilik suara.
Sebagai Rakyat tentunya memiliki hak dan kewajiban , hak rakyat adalah memilih sebagai wujud representasi politik dan itu dilakukan saat proses pemilu dan pilkada namun ada kewajiban rakyat yang tidak kalah penting yaitu mengawasi kekuasaan yang terbentuk sebagai hasil penggunaan hak pilih yang idealnya  harus dilakukan sepanjang hayat.
Untuk itu , selaku masyarakat 3 hal yang harus dan mungkin dilakukan agar demokrasi ini berjalan dengan baik adalah dengan cara awasi, koreksi dan partisipasi.
Tentunya demokrasi hanya bisa tumbuh sehat ketika kekuasaannya  diawasi sehingga kebijakan- kebijakan yang dihasilkan benar - benar mempertimbangkan kesetaraan dll dan wujud demokrasi tersebut di buktikan dengan berdaulatnya rakyat serta di bukanya ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
