" Model dari penundaannya juga bukan sampai selesai pandemi, cukup 6 bulan untuk menata ini " usul Hadar N Gumay.
Kekhawatiran terhadap kekosongan kepala daerah, ini juga sudah diatur dalam undang- undang dan sangat jelas terkait penjabat kepala daerah. Dalam undang- undang pilkada sekarang rencana pengisian penjabat kepala daerah yang justru dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan bila ditunda hanya 281 daerah.
Turut disampaikan Hadar , Konsekuensi terhadap penundaan ini tentu ada yaitu penambahan biaya. Akan tetapi juga ada cara membuatnya agar lebih irit.
Konsekwensi positif lainnya adalah dengan adanya waktu penundaan dapat menyiapkan masyarakat dengan cara-cara yang lebih sesuai  untuk  pemilihan di tengah pandemi, imbuhnya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!