Mohon tunggu...
Marida fitriani
Marida fitriani Mohon Tunggu... Informatif ,edukatif & bermanfaat

Yakin Usaha Sampai

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara Pilihan

Penundaan Pilkada Demi Keselamatan Pihak-pihak Terkait Agar Lebih Terjamin

15 Oktober 2020   14:24 Diperbarui: 15 Oktober 2020   14:43 44 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Penundaan Pilkada Demi Keselamatan Pihak-pihak Terkait Agar Lebih Terjamin
CSIS Indonesia

"Penundaan Pilkada ini bermaksud demi keselamatan pihak- pihak terkait dalam pilkada lebih terjamin" Demikian disampaikan Peneliti Senior Netgrit , Hadar Nafis Gumay  saat menjadi salah satu narasumber pada Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu politik CSIS terkait penyelenggaraan Pilkada di era pandemi bersama FKM UI dan Kawal Covid,Rabu(13/10/2020).

Hadar N Gumay /Netgrit salah satu Narsum di acra konfennas CSIS (dok:fitrie)
Hadar N Gumay /Netgrit salah satu Narsum di acra konfennas CSIS (dok:fitrie)

Kegiatan webinar yang membahas " Mengapa pilkada perlu ditunda " ini di moderatori oleh D.Nicky Fahrizal  berlangsung mulai pukul 13.00- 15.00 Wib.

"Semua kita menginginkan adanya proses demokrasi (Pilkada) dapat berjalan lancar dan tidak ada potensi atau hal yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan kita semua" ungkap Hadar Nafir Gumay.

Menurutnya , yang terjadi saat ini dimasa pandemi covid 19 dimana situasinya masih sangat mengkhawatirkan, adanya proses pemilihan hendaknya keamanan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat termasuk pemilih harus terjamin dan ini menjadi hal utama

Dijelaskan oleh Hadar N Gumay , Melihat proses pilkada yang terjadi selama ini dilihat dari proses aturan  Undang- undang Pilkada memang tidak memuat prosedur- prosedur yang cocok untuk situasi  pandemi.

Narasumber Konfrensi Nasional CSIS (dok:fitri)
Narasumber Konfrensi Nasional CSIS (dok:fitri)

"Ada pengaturan situasi keamanan yang darurat dan bencana alam namun itu pun tidak detail dan tidak  ada sama sekali mengatur tentang bencana non alam seperti pandemi seperti saat ini " Tegas Hadar

Ditambahkannya , Proses- proses yang yang dilakukan saat ini seperti pada situasi normal, yang ada hanyalah melalui peraturan KPU yang belakangan di selip - selipkan berupa proses- proses yang diperhitungkan atau diperkirakan bisa membuat lebih aman dan penyebaran covid ini bisa dihindari.

Selanjutnya Hadar menyebutkan , Alternatif- alternatif proses yang cocok diterapkan disituasi pandemi tidak ada, Undang- undang ini berangkat dari perpu no 1 tahun 2014 menjadi Undang- undang no1 tahun 2015  dan seterusnya sampai sekarang.Tidak ada alternatif- alternatif  proses tersebut padahal antara situasi pandemi dan situasi penyelenggaraan pemilihan merupakan hal yang kontradiktif.

"Pemilihan merupakan proses yang  terbiasa dan memerlukan konteks yang ramai - ramai sedangkan pandemi harus menghindari keramaian atau berkumpul guna memutus penyebaran virus melalui  droplet . Sehingga kita perlukan suatu pengaturan atau alternatif- alternatif yang bisa lebih cocok di masa pandemi ini" Kata Mantan Komisioner KPU ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x