Analisis permasalahan Lahan pada subsektor pertanian di sekitar Kota Bondowoso

Nama : Maria Yohanna Angelia (201510301023)

Program Studi : Ilmu Tanah 

kelas : PEP (KELAS E)

UNIVERSITAS JEMBER

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru banyak dipengaruhi oleh pemikiran teori modernisasi, yang dicirikan oleh diarahkannya pembangunan ekonomi untuk mengisi kematangan struktur perekonomian nasional, dengan indikasi semakin menurunnya pangsa relatif sektor pertanian, dan semakin meningkatnya pangsa relatif industri dan jasa Sejalan dengan  kondisi di atas diharapkan permintaan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian semakin inelastis, sehingga ada dorongan tenaga kerja untuk keluar dari sektor pertanian. Pada akhirnya terjadi keseimbangan tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor ekonomi. Masalahnya sekarang, transformasi struktur ekonomi nasional tidak diikuti oleh transformasi ketenagakerjaan, sehingga walaupun sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Bila keadaan di atas terus dibiarkan, dikuatirkan pembangunan pertanian akan menemui banyak kesulitan, terutama terhadap upaya meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha. Menurut Nasoetion (1999), pemilikan/penguasaan lahan yang kurang dari 1 hektar per keluarga petani, menyebabkan penggunaan faktor produksi menjadi tidak efisien dan pendapatan dari usaha tani tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Reformasi agraria, utamanya melalui pembatasan penguasaan lahan maksimal dan landreform, merupakan jawaban terhadap masalah di atas.

      Kebutuhan pangan nasional semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk yang saat ini berjumlah 237 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,47% per tahun (BPS 2010), sehingga perlu diimbangi dengan penyediaan sumberdaya lahan pertanian yang cukup, agar ketahanan pangan nasional dapat berkelanjutan. Kenyataannya, perluasan lahan pertanian penghasil produk pangan sangat lambat terutama lahan sawah dan tegalan, bahkan lahan sawah cenderung mengalami penyusutan seperti di pantai utara Jawa dan kota-kota besar lainnya akibat adanya konversi lahan yag sulit dihindari.

Pembahasan

Berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota di sentra produksi padi bahwa sekitar 3,1 juta ha sawah yang akan dikonversi menjadi lahan non pertanian menjelang tahun 2030 (Winoto 2005; Isa 2006), dari total lahan sawah saat ini sekitar 8,1 juta ha (BPN 2011). Apabila konversi lahan ini tidak diimbangi dengan pencetakan lahan sawah baru dan perluasan lahan kering, maka ancaman terhadap ketahanan pangan nasional semakin serius. Di lain pihak, lahan cadangan untuk pertanian semakin terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Sementara pemanfaatan lahan sub optimal memerlukan input lebih tinggi agar dapat berproduksi optimum. Lahan sub optimal dapat diartikan sebagai lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah disebabkan oleh faktor internal (intrinsik) seperti bahan induk, sifat fisik, kimia dan biologi tanah dan faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim (Las et al. 2012).  Berdasarkan data sumberdaya lahan Indonesia (tanah, iklim, bahan induk, fisiografi, landform) pada skala eksplorasi 1:1.000.000, lahan sub optimal dapat dikelompokan menjadi empat tipologi lahan yaitu lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak dan lahan gambut (Puslitbangnak 2000). Indonesia dengan luas daratan 189,1 juta ha, sebagian besar termasuk lahan sub optimal, terluas berupa lahan kering masam akibat curah hujan tinggi (> 2.000 mm per tahun) sehingga pencucian hara dan tingkat pelapukan yang intensif di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah bagian timur Indonesia, yaitu merupakan wilayah beriklim kering dengan curah hujan < 2.000 mm per tahun, luasnya sekitar 45,3 juta ha (Balitklimat 2003; Mulyani et al. 2013). Serta masalah pertanian yaitu khusunya lahan yaitu semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dari pembangunan perumahan yang menjadi salah satu penyebab dari berkurangnya lahan pertanian di daerah kota saya yaitu Bondowoso yang saat ini telah menjadi kota padat yang sudah banyak di bangun perumahan di daerah persawahan yang segaja di beli untuk membangun perumahan. Dilema yang dihadapi tentang peruntukan lahan pada sektor pertanian seringkali bersaing dengan sektor lain seperti industri, pemukiman dan perdagangan. Pada daerah yang padat seperti pulau Jawa, setiap tahunnya sekitar 50.000 hektar lahan pertanian yang berubah fungsi penggunannya (Soni Harsono, 1995). Penguasaan dan pemilikan lahan pertanian sering dikatakan sebagai masalah yang rumit.  Dimana menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, demografi,  hukum, politik, dan sosial.  Bahkan kerumitan itu akan bertambah dengan keterkaitkannya dengan aspek-aspek teknis seperti agronomi, ekologi, dan lain sebagainya.  Dalam suasana lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, penajaman arah kebijakan dan perencanaan bagi reformasi pembangunan pertanian pada masa depan menjadi demikian penting.  Dengan mengantisipasi perubahan eksternal maupun internal, visi pembangunan pertanian dapat dirumuskan sebagai pertanian yang menjadi ciri pada era reformasi.  Kerangka reformasi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis tersebut pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan, antara lain (a) menarik dan mendorong sektor pertanian; (b) menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien dan fleksibel; (c) menciptakan nilai tambah; (d) meningkatkan penerimaan devisa; (e) menciptakan lapangan kerja; dan (f) meningkatkan pendapatan para petani

                        Kebijaksanaan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan juga sangat  berpengaruh terhadap keadaan hutan.  Pencetakan sawah yang diperluas    dengan pemanfaatan hutan rawa dan gambut. Sementara sawah kelas satu yang sudah dikorbankan dibuat perindustrian pada kawasan-kawasan   industri pinggiran kota.  Dalam pemikiran para perancang program ini, perusahaan perkebunan milik negara yang menguasai teknologi,permodalan, dan teknik-teknik manajemen akan dikaitkan dengan petani plasma yang tidak memiliki keunggulan-keunggulan seperti itu.  Jadi tujuan tersebut kepada para petani perkebunan kecil melalui hubungan ekonomi intensif atau pola kemitraan. Dalam pola kemitraan tersebut investor bukanlah melakukan pemaksaan yang harus dilakukan terhadap mitranya, melainkan merupakan strategi usaha atau bisnis berdasarkan             analisis manfaat biaya yang sama-sama menguntungkan antara pelaku kemitraan.  Dengan pola pengembangan strategi transformasional dalam         bidang pertanian dapat dirintis usaha pertanian menuju agroindustri dan pada gilirannya dapat menciptakan agrobisnis yang tangguh. Jadi, semakin             pentingnya PIR dalam rencana pembangunan yang sekarang dirancang pemerintah dapat ditilik dari segi strategi internal dan eksternal. Secara         internal, berkaitan dengan proses kapitalisasi perdesaan yang semakin intensif. Sedangkan secara eksternal berkaitan dengan keperluan untuk         menggalakkan ekspor non migas sebagai strategi yang diandalkan.  Di   Indonesia, potensi cukup besar, Balai Pusat Statistik (1997) melaporkan      bahwa, luas lahan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan  tanaman pangan dan hortikultura mencapai 23,271 juta hektar (Tabel 1),         baik

 yang tersebar di Pulau Jawa maupun Luar Jawa.

Referensi: