Pembatalan kenaikan harga BBM, khususnya premium, yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah ternyata menjadi bahan politisasi bagi pihak oposisi. Sejumlah media online yang pro-oposisi, seperti voa-islam, eramuslim, dan bringislam, beramai-ramai menyudutkan pihak pemerintah terkait kasus ini.
Mereka umumnya menuduh pemerintahan Jokowi telah plin-plan dengan kebijakannya sehingga tidak ada koordinasi antar lembaga dalam pembatalan tersebut. Mereka juga menyebut bahwa pembatalan kenaikan harga BBM itu telah melemahkan eksistensi Pertamina sebagai perusahaan negara di bidang minyak dan gas.
Tentu saja, semua tuduhan tersebut tak sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Banyak pemelintiran fakta dan tuduhan tendensius yang mengada-ada dari media online abal-abal tersebut.
Menurut pemerintah, pembatalan atas rencana kenaikan harga BBM itu terkait dengan adanya kalkulasi ulang mengenai dampak lanjutan kenaikan BBM pada pertumbuhan ekonomi dan perhitungan ulang keuntungan Pertamina yang tak signifikan.
Oleh karena itu, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, pemerintah berhitung ulang untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini.
Dengan adanya pembatalan kenaikan harga BBM itu, produk Pertamina tidak akan kehilangan eksistensi, sebab kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sudah sangat tinggi.
Selain itu, juga ada peran pemerintah yang terus mengontrol harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pertamina sebagai perusahaan negara tentunya sudah menyiapkan strategi prioritas guna menjaga eksistensi dan kinerja ke depannya. Adanya kenaikan harga BBM non-subsidi rata-rata dapat dimaklumi masyarakat demi stabilitas perekonomian nasional.
Sebagaimana diketahui, kenaikan harga itu sendiri disebabkan oleh adanya gejolak global dan minimnya pasokan minyak dunia. Bukan karena kesalahan pemerintah dalam mengelola ekonomi dalam negeri.
Di tengah upaya pemerintah menghadapi tekanan gejolak ekonomi global seperti saat ini, seyogianya kita bisa berkontribusi untuk membantu agar negara tetap bertahan. Bukan justru menyebarkan isu sesat dan menyudutkan tanpa dasar sebagaimana yang diunggah oleh media online tak kredibel seperti di atas.
Media online tersebut sudah sejak dulu hanya menyebarkan kabar bohong, fitnah, atau tuduhan tanpa fakta kepada pemerintah. Kita semua sangat sepakat bahwa harusnya media-media seperti itu segera ditertibkan agar tidak menyebarkan berita sesat di masyarakat.
