Semaraknya pemilihan serentak kepala daerah di akhir tahun 2020 ini, akan memberikan gelombang harapan baru bagi setiap konstituen (masyarakat) dan menjadi angin segar dengan munculnya para kandidat yang (katanya) akan memajukan dan membawa pembaharuan yang tertuang dalam visi dan misinya.
Semusim, para konstituen seperti mendapat tawaran berbagai janji-janji sorga dengan berbagai paket tawaran yang berbungkuskan dan nuansa 'perubahan' juga atas 'nama masyarakat yang lebih maju'. Dari perbaikan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pembangunan serta tema-tema menuju perbaikan kesejahteraan rakyat akan menjadi agenda dan jargon para kandidat.
Tetapi, seperti gandum di antara ilalang, memang awam akan sangat tidak mudah untuk memilah janji perubahan itu berakar pada pragmatisme, populisme atau sungguh-sungguh panggilan pengabdian dan dedikasi pelayanan.
Mereka yang pragmatis hanya punya tujuan pemikiran bagaimana meraih simpati, meyakinkan pemilih dengan berbagai cara untuk memperoleh dukungan suara di pemilihan nantinya. Sehingga, segala cara dijabani, dari 'money politic'; mendapatkan dukungan suara dari pemilih dengan memberikan sejumlah uang, hingga 'Black Campaign', sentimen agama dan politik identitas lainnya menjadi sasaran meraih dukungan dan menjatuhkan famor kandidat lainnya.
Serasa tak ingin ketinggalan cara, 'mereka' yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau yang mempunyai jaringan kepada pemangku kekuasaan pun seakan tidak ketinggalan cara. Beberapa dari 'mereka' akan menggunakan dan memanfaatkan kondisi tersebut menjadi suatu jalan ampuh. Kebetulan terkenal, kebetulan anak penguasa A, kebetulan anak pejabat B, semua keuntungan tersebut segera menjadi peluang untuk mendapat kursi singgahsana tersebut.
Hal diatas sah-sah saja selama dalam koridor, ketentuan yang disyaratkan sebagai bakal calon dan alam demokrasi pun memberi ruang dan landasan pacu yang sama bagi setiap warga.Â
Tetapi, yang disayangkan adalah bahwa konstituen yang kecewa atas kinerja dan karakter pemimpin-pemimpin terpilih sebelumnya dan banyak nya kasus-kasus pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi dan beberapa skandal asusila lainnya, seharusnya memberikan suatu sikap yang kritis dan mengedepankan akal sehat bagi pemilih, dalam memilih calon pemimpin-pemimpin selanjutnya.
Ironisnya, seakan tak berguru atas kondisi tersebut, masi banyak juga para masyarakat akar rumput yang memilih calon A atau B karena sejumlah uang yang diberi. Masi saja tidak memakai akal sehat untuk memilih, masi banyak yang sektarian memilih atas kesukuan atau identitas lainnya, malah bukan berdasar track record (jejak rekam kandidat sebelumnya), karakter pelayanan atau tidak, sosok yang kira-kira menggunakan kuasa untuk kemaslahatan orang banyak kah?, figur yang kira-kira mendekati profile yang amanah atau tidak?.
Artinya, konstituen-pemilih perlu memakai akal sehat dan perlu cerdas memilih setiap sosok yang akan mengemban mandat, bertanggungjawab memperjuangkan keadilan dan memerintah dengan kebenaran.
Sehingga, dasar memilih bukanlah berdasar sejumlah uang yang diberikan kandidat untuk pemenangan. Karena di banyak kasus di daerah-daerah, pemenangan kandidat berdasarkan jumlah uang terbanyak yang diterima masyarakat, maka terpilihnya sosok pemimpin kedepan bukan berdasar kompetensi-kapasitas, jejak rekam dan pemikiran-ide pemajuan yang dipaparkan semasa kampanye.
Sehingga secara pribadi, sangat sepakat kalau masa-masa kampanye merupakan wadah maupun arena untuk sosialisi politik. Sosialisasi Politik yang bertujuan menjadi ajang mencerdaskan konstituen, para kandidat memaparkan segudang konsep pemajuan kedepan yang menjadi skala prioritas disertai gagasan apa yang dibawakan dengan jangka waktu dekat dan jangka panjang, juga mengurai problematika sosial bersamaan terobosan pembaruan...
