Dalam kondisi pandemi yang tengah terjadi, pertimbangan pelaksanaan pilkada 2020 menjadi persoalan yang memanjang. Bahasan tersebut tidak luput menjadi topik yang dibahas Tito Karnavian (menteri dalam negeri) dalam salah satu acara webinar yang bertajuk 'Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi'. Dalam event yang diadakan oleh Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) itu, mendagri menyampaikan 'Pilkada 2020 Sebagai Momentum Adu Gagasan Menangani Covid-19'. Meskipun demikian, dalam 'polling' yang diadakan di ruang webinar tersebut, para peserta pun masi memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tetap atau ditundanya pelaksanaan pilkada tersebut.
Mereka yang pro dalam pelaksanaan pilkada tersebut, mendorong agar pilkada serentak tersebut tetap dijalankan. "Tetap dijalankan, asal tetap mengikuti protokol kesehatan dalam penyebarluasan covid-19", ada yang berkomentar demikian. Di lain sisi, kelompok yang setuju penundaan pilkada berujar, 'Lebih baik pilkada tersebut ditunda dan pemerintah fokus dalam penangan covid-19'. Di lain argumen, dalam hasil "polling" dijelaskan bahwa sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan kepada penanganan Covid-19, karena banyak korban yang ada.
Momentum Menangani Covid-19
Dalam event yang dipimpin langsung oleh Maruarar Sirat ini, Tito Karnavian menjelaskan pandangannya terhadap pilkada serentak tahun 2020 tersebut. Beliau menegaskan dalam pemaparannya, bahwa pilkada 'Harus menjadi agenda nasional yang dilaksanan secara aman, lancar, demokratis, dan tidak terjadi konflik'. Selanjutnya, dijelaskan 'Pilkada harus dijadikan momentum untuk melakukan gerakan bersama melawan covid-19'. Mendagri menjelaskan bahwa penangan covid-19 akan dengan sendirinya berdampak baik kepada sosial dan ekonomi masyarakat.
Sehingga dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa para calon bakal kepala daerah tidak muluk-muluk untuk memaparkan visi dan misinya, mereka bisa fokus kepada penanganan covid-19. Mendagri juga menerangkan bahwa masalah inilah yang akan mereka (calon bakal kepala daerah) hadapi di depan mata jika dilantik kedepannya.
Melanjutkan hal tersebut, mendagri mendorong adu gagasan dan adu berbuat secara nyata dalam proses kampanye. Melalui penerapan protokol kesehatan, membagikan 'hand sanitizer', masker yang ditempelkan nama dan nomor urut paslon. Diharapkan dengan adanya pembagian alat pelindung yang massive, menjadi dorongan kesadaran bersama juga untuk mengindahkan penanganan covid-19. Hal tersebut memang dimungkinkan, karena ada kepentingan elektoral, elektabilitas dan popularitas paslon. Hal tersebut dijelaskan demikian karena melihat secara struktur ke bawah, tim pemenangan paslon akan bergerak ke masyarakat.
Mendagri juga mengusulkan dilakukannya kampanye paslon dan konser 'daring'. Dalam hal ini, mendagri dengan tegas menyampaikan bahwa kerumunan sosial harus dibatasi. Atas isu adanya konser yang diijinkan dalam masa kampaye oleh paslon, mendagri sudah memberi usulan penolakan hal tersebut kepada KPU. Di lain sisi, rapat umum yang dibatasi jumlahnya sekitar 50 orang, mendagri menyetujui dengan catatan mematuhi protokol penanganan Covid -19 dan dilakukan di ruang tertutup.
