Sejak 21 Desember 2018 resmilah  sudah Indonesia menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia itu dengan membayarkan 3,85 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 56 Triliun melalui PT Inalum sehingga telah resmi menjadi milik Indonesia ( Kompas.com ).
Banyak kalangan yang menganggap penguasaan saham perusahaan tambang raksasa dunia itu merupakan prestasi besar pemerintahan Jokowi.
Seperti diketahui, Freeport mulai menancapkan kakinya di Papua sejak tahun 1967. Walaupun sudah puluhan tahun perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat itu beroperasi  namun saham Indonesia pada perusahaan itu hanya sekitar 9 persen.
Banyak faktor yang dikemukakan para ahli maupun pengamat mengapa saham Indonesia sekecil itu.Umumnya pendapat yang mengemuka berkisar pada 2 hal yakni Pertama, Indonesia tidak punya keberanian untuk menekan Freeport mengingat perusahaan itu didukung penuh oleh Amerika Serikat dan Kedua, banyak kepentingan yang bermain pada perusahaan raksasa itu.
Karenanyalah tindakan Jokowi itu dianggap sebagai tindakan yang berani karena mampu menekan perusahaan raksasa itu untuk melepas saham mayoritasnya.
Dengan penguasaan saham mayoritas itu maka kedaulatan Indonesia didalam penguasaan sumber daya alam semakin menemukan titik cerahnya.
Walaupun banyak kalangan yang memuji tindakan dan prestasi Jokowi itu, tetapi seperti yang telah diduga kelompok politik yang tidak senang dengan Jokowi tidak mengapresiasi prestasi besar Presiden petahana itu. Bukan hanya tidak memberi apresiasi tetapi justru mencibir, mengerdilkan arti pencapaian besar mantan Walikota Solo itu.
Para politisi dari kubu capres 02 juga mengungkapkan berbagai komentar negatip tentang divestasi saham itu. Malahan menurut pandangan saya ada yang sengaja memberi sesatan informasi ke publik.
Ada yang menyebut divestasi itu "bohong - bohongan". Ada yang menyebut tindakan itu merupakan tindakan bodoh karena menurutnya pada tahun 2021 Freeport dengan sendirinya akan menjadi milik Indonesia. Bahkan ada seorang artis yang juga seorang politisi, mengumpamakan pengambilalihan saham itu seperti membeli rumah sendiri yang sebelumnya dikontrakkan ke orang lain.
Terhadap tuduhan - tuduhan yang demikian Rhenald Kasali Guru Besar pada Universitas Indonesia telah memberi pengayaan pemahaman kepada kita yang sekaligus juga secara tidak langsung telah menggambarkan bahwa tuduhan negatip terhadap pengambilan saham itu, tidaklah seperti yang mereka kemukakan.
Walaupun berbagai penjelasan telah disampaikan Pemerintah maupun oleh para ahli, tetapi tetap saja berkumandang kata-kata dari kalangan yang tidak senang dengan Jokowi yang pada intinya tetap mengeritik divestasi saham itu.
