Sudah lebih setengah abad ,isu PKI telah ikut mewarnai iklim perpolitikan di negeri ini. Masa Orde Baru intensitas penggunaan isu ini sangat terasa .Isu PKI sering digunakan untuk membungkam bahkan untuk menghabisi lawan politik .
Untuk orang perorang  isu ini juga sering dimainkan .Dengan menuduh dan seolah olah telah membuktikan seseorang merupakan eks anggota partai terlarang itu maka kematian perdata sudah didepan matanya. Tapi yang lebih ironis lagi ,seseorang bukan dituduh sebagai anggota PKI, tetapi seseorang itu dihabisi karakternya karena ia anak atau turunan eks anggota PKI .
Tetapi tidak hanya di era orde baru ,pada masa sekarang ini isu PKI ini juga sering dihembuskan. Kalau dicermati ada beberapa pola yang muncul berkaitan dengan isu ini .
Pertama, seseorang disebut anggota PKI padahal nyatanya tidak.Isu yang demikianlah yang disematkan ke Jokowi . Kedua ,seseorang tidak pernah jadi anggota PKI tetapi disebut cara berpikirnya seperti PKI .Untuk  ini sering kita dengar kata - kata ," dia bertindak dengan cara cara PKI". Ketiga ,seseorang itu disebut merupakan anak atau turunan PKI .
Terhadap pengertian yang ketiga inilah yang akan dibahas pada artikel ini. Secara umum dinyatakan, anggota PKI pada tahun 1965 jumlahnya mencapai jutaan orang .
Yang dinyatakan sebagai anggota PKI itu termasuk anggota organisasi mantel atau onderbouw nya seperti ,Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia  ( CGMI) ,Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia ( IPPI),Lembaga Kebudayaan Rakyat ( LEKRA ) ,Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia ( SOBSI) ,Barisan Tani Indonesia ( BTI) ,Pemuda Rakyat, Gerwani ( organisasi wanita ) ,Himpunan Sarjana Indonesia ( HSI) dan beberapa organisasi lainnya.
Memang sampai sekarang belum ada terbaca data ,berapa banyak jumlah turunan eks PKI .Namun diyakini jumlah itu cukup banyak .Hal ini antara lain ditunjukkan dengan kemampuan PKI mengerahkan massanya pada sekitar tahun 1965 .
Perlu juga diingat pada pemilu 1955,partai yang dipimpin oleh DN Aidit itu mampu menempatkan partainya pada posisi empat besar sesudah PNI,Masyumi dan Nahdlatul Ulama .
Tentang jumlah anggota masyarakat yang berasal dari turunan eks PKI inilah yang kemudian oleh pihak pihak tertentu dikembangkan pandangan yang salah . Dimasa Orde Baru misalnya sering dinyatakan ,sekarang jumlah turunan eks PKI jumlahnya jutaan dan hal ini harus diwaspadai. Narasi yang demikian juga masih terdengar sampai sekarang.
Tetapi ada yang salah atau sengaja disalah salahkan tentang narasi tersebut. Sangat tidak tepat mengatakan turunan eks PKI itu merupakan anggota PKI ,atau penganut ideologi terlarang .Belum ada penelitian yang membuktikan hal yang demikian .
Kemudian juga tidak terdengar adanya pelatihan atau training ideologis komunis kepada mereka. Kalau ada pelatihan yang demikian tentu sudah akan terbongkar dan sudah diberitahukan media ke publik .
Tetapi saya memperoleh kesan ,bahwa ada kalangan tertentu yang sengaja mengidentikkan turunan eks PKI dengan PKI .Sebutan yang diciptakan untuk ini juga bermacam macam.
Ada yang memberi julukan kepada mereka sebagai " PKI Gaya Baru " ,ada juga yang menyebut mereka bergerak dibawah tanah ,ada juga yang mengatakan mereka menyusun kekuatan melalui " Organisasi Tanpa Bentuk" atau yang disingkat OTB.
Kalau ada gerakan massif dari turunan eks PKI ini tentu sudah lama dibongkar oleh aparat intelijen. Selanjutnya ada juga kalangan yang terus menerus membangun narasi bahwa keberadaan turunan eks PKI ini membahayakan .
Menurut pendapat saya ,narasi yang dibangun ini ada kaitannya dengan kepentingan politik.Banyak kalangan yang sengaja menebarkan isu yang demikian ,karena turunan eks PKI itu tidak dapat mereka galang suaranya pada pemilu .
Berikutnya anggapan yang salah tentang turunan eks PKI ialah ,mereka dianggap terus menerus sebagai musuh yang membahayakan Pancasila yang sekaligus juga membahayakan negara. Sekarang mari kita lihat persoalannya dengan lebih jernih .
Turunan eks PKI adalah warga negara yang punya kedudukan yang sama dimata hukum dengan warga negara lainnya .Mereka punya hak untuk memilih dan dipilih .Tidak ada peraturan perundangan yang membatasi hak politik mereka. Warga yang tidak boleh memilih dan dipilih harus dinyatakan dengan putusan pengadilan . Oleh karena nya jangan ada yang beranggapan bahwa turunan eks PKI itu adalah warga negara kelas dua .
Berkaitan dengan hak politik yang dimilikinya itu lah ,maka kepada mereka oleh undang undang diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya pada setiap kontestasi demokrasi.
Saya tidak punya data ke parpol mana suara turunan eks PKI itu diberikan .Tetapi dari berbagai anggapan atau rumor yang berkembang kebanyakan dari mereka melabuhkan suaranya ke PDI-P.
Andainya hal ini benar ,maka mengemuka pertanyaan ,adakah yang salah dengan sikap yang demikian? Andainya hal itu benar ,dapatkah disebut partai pimpinan Megawati itu kesusupan anggota PKI?
Tentu tidak dapat dinyatakan seperti itu ,karena seperti dinyatakan sebelumnya ,turunan eks anggota PKI bukanlah PKI. Kalau ada kalangan yang terus mem- framing bahwa turunan eks PKI adalah PKI maka pembingkaian pandangan yang demikian akan terus membuat pengkotakan masyarakat berdasarkan ideologi, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak berdasar kepada fakta .
Kalau ada turunan eks PKI yang melakukan perbuatan melanggar hukum ,misalnya dengan menyebarkan ideologi kiri ,maka proseslah ia secara hukum tapi jangan buat pernyataan bahwa semua mereka berideologi kiri .
Terhadap adanya tuduhan bahwa PDI- P menampung kader PKI dengan tegas telah dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan sangat tidak mungkin kader PDI- P menjadi kader PKI.Menurutnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ,kader PDI- P akan dipecat bila kedapatan menjadi anggota pengurus partai lain ,termasuk PKI.
Ketua Umum PDI- P Megawati Soekarnoputri sering juga mengemukakan bahwa partainya bahkan dirinya dikaitkan dengan PKI .
Hal hal yang demikian tentu menunjukkan ada kalangan tertentu yang sengaja membentuk image masyarakat ,bahwa ada kaitan partai pimpinan Megawati itu dengan PKI dan tentulah hal tersebut dimaksudkan untuk merusak reputasi partai yang baru berulang tahun kemarin ,10 Januari itu .
Salam Demokrasi!
