Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Pensiunan PNS

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Mencoba Memahami Sikap Demokrat, Politik Dua Kaki atau Menunjukkan Eksistensi Diri?

11 September 2018   10:23 Diperbarui: 11 September 2018   10:47 332 5 4

Ditinjau dari kacamata undang undang dan politik, Partai Demokrat resmi mengusung Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada pilpres mendatang.

Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan telah membubuhkan tanda tangan sebagai persyaratan dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Tetapi publik dan juga terutama kader Demokrat sangat memahami mengapa pada akhirnya partai yang didirikan 9 September itu mengusung pasangan yang juga diusung Gerindra-PAN -PKS itu.

Tidak berlebihan kalau menyatakan sikap yang demikian ditempuh karena tidak ada lagi pilihan lain. Undang undang mengharuskan setiap parpol tidak boleh abstain tetapi harus memberi dukungan kepada satu pasangan calon pada pilpres. Untuk Demokrat ada beberapa catatan berkaitan dengan  proses penentuan Sandiaga sebagai cawapres.

Pertama, Demokrat sesungguhnya menginginkan agar AHY lah yang digandeng Prabowo sebagai wakilnya.Indikasi ke arah itu sudah mulai menguat yang antara lain terlihat dari intensnya komunikasi antara Prabowo dengan SBY. Keyakinan Demokrat bahwa AHY yang akan jadi cawapres antara lain juga ditunjukkan dengan berdirinya baliho AHY di berbagai kota dan daerah. Kata kata pada baliho itu "AHY Siap" tentu dimaknai siap sebagai cawapres.

Kedua, publik dan juga kader Demokrat menilai ,PAN dan PKS tidak menginginkan putra sulung SBY itu yang ditetapkan sebagai pendamping Prabowo. Para petinggi kedua partai itu kelihatannya tetap menginginkan kadernya yang akan digandeng Prabowo. Berbagai ucapan halus maupun keras dilontarkan petinggi kedua parpol yang intinya berisi penolakan terhadap AHY.

Ketiga, menjelang saat saat penentuan cawapres, Demokrat merasa ditinggalkan.Artinya partai tersebut tidak diajak lagi berkomunikasi.

Keempat, nyatanya yang dipilih menjadi cawapres adalah Sandiaga Uno, sebuah nama yang tidak terlalu intens dibicarakan sebelumnya. Tentu wajar muncul pertanyaan dari kader Demokrat ,mengapa PKS dan PAN bisa menerima Sandiaga dan disisi lain menolak AHY. Terhadap proses yang demikian tentu secara emosional serta tata krama politik  mengakibatkan banyak kader Demokrat yang hambar melihat keputusan itu.

Kemudian akibat berbagai inter aksi pandangan politik ,banyak tokoh partai Demokrat yang lebih bersimpati kepada Jokowi-Ma'ruf Amin ketimbang paslon yang diusung partainya.

Oleh karena ada kesan tidak dihargai ketika memutuskan cawapres maka pimpinan Demokrat lebih baik membiarkan tokoh atau pimpinan partai di daerah menentukan sikapnya sendiri pada pilpres. Tidak ada kepentingan politik untuk Demokrat untuk menindak ,menjatuhkan sanksi terhadap kadernya yang membelot.

Kalau Demokrat menindak kadernya yang membelot, kemungkinan yang terjadi justru akan merugikan partai pada pemilu legislatif 2019. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada Demokrat pada pemilu legislatif nanti di Papua kalau Lukas Enembe,Ketua DPD Demokrat yang juga Gubernur provinsi itu diberi sanksi oleh partai.

Dengan sudut pandang yang demikianlah menjadi sangat layak  menyimak  pernyataan AHY di Pangkal Pinang, Senin, 10 September 2018.
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat untuk Pilpres 2019 itu menegaskan bahwa kader Demokrat bebas menentukan pilihan pada pilpres 2019 (Kompas.com,10/9/2018).

Mungkin sikap Demokrat yang membiarkan kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap sebagai strategi politik memasang dua kaki. Mungkin ada yang beranggapan dengan sikap seperti itu. 

Demokrat tetap membuka pintu atau mengambil hati Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga kalau pasangan ini yang memenangkan pertarungan pada 2019 maka Demokrat akan tetap ikut kebagian jatah menteri.

Tetapi menurut saya sikap Demokrat ini bukanlah bermaksud memainkan politik dua kaki. Terlalu spekulatif Demokrat berhitung seperti itu. Bahkan saya menduga dengan sikap Demokrat yang terkesan mendua itu, partai ini juga tidak akan dapat jatah menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya berpendapat sikap Demokrat yang membolehkan kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin lebih didorong oleh keinginan untuk memelihara soliditas internalnya seraya menunjukkan bahwa mereka setengah hati mendukung Prabowo-Sandiaga. Tetapi ini hanyalah sebatas dugaan.

Salam Demokrasi!