Untuk menghadapi "gejolak" yang terjadi pada internal partai ,DPP Partai Demokrat terlihat mengambil kebijakan yang moderat. Partai Demokrat memberi dispensasi khusus bagi kadernya di empat provinsi untuk mendulang suara dengan mendompleng popularitas Jokowi pada pemilihan legislatif mendatang, ujar Ferdinand Hutahaean, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.Hutahaean juga menyatakan, mereka tak diwajibkan menyuarakan dukungan pada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ferdinand mengatakan, keputusan partainya telah dibahas pada rapat Jum'at, 7 September 2018. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amir Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan E. E. Mangindaan, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Pramono Edhie Wibowo (Tempo.co,9/9/2018).
Hutahaean juga mengungkapkan Sulawesi Utara dan Papua merupakan dua dari empat daerah yang diberi dispensasi. Menurutnya opini dan animo masyarakat disana untuk mendukung Jokowi cukup tinggi.
Dari hal hal tersebut diatas maka tidak salah kalau menyimpulkan bahwa di beberapa daerah ,kader Demokrat boleh mendompleng bahkan boleh juga menompang popularitas Jokowi pada kampanye pemilu  kegislatif. Artinya kader partai tidak wajib menenangkan pasangan yang diusung partainya pada pilpres 2019.
Terhadap hal yang demikian tidak salah kalau menyimpulkan bahwa Demokrat bersikap mendua -dalam pilpres mendatang -sekurang kurangnya pada beberapa provinsi.
Tentulah Pimpinan Demokrat lah yang paling paham tentang kondisi internalnya namun sikap yang diputuskannya yang terkesan mendua itu tentu juga untuk mencegah menurunnya elektabilitas partai di beberapa daerah.
Saya percaya, banyak kader Demokrat yang kecewa mengapa pada akhirnya tidak AHY yang dipilih sebagai cawapres.
Sampai sekarang seperti di Medan, masih berdiri baliho yang memuat foto AHY yang terlihat gagah dan pada baliho itu tertulis kata "AHY Siap". Baliho itu berdiri sejak nama putra sulung SBY itu semakin menguat dibicarakan sebagai cawapresnya Prabowo.
Sekarang proses penentuan cawapres sudah usai dan tiba lah saatnya bagi Demokrat untuk mempertahankan atau meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu 2019.
Salah satu cara yang ditempuhnya untuk itu ialah dibolehkannya menompang popularitas Jokowi.
Sikap mendua kah itu.Mungkin ya.Tapi pada posisi sekarang yang paling utama bagi partai ini ialah pemilu legislatif. Dan untuk itu jugalah berbagai siasat telah dirumuskan.
Salam Demokrasi!
Â
