Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Pensiunan PNS

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Sosial

NU dan Muhammadiyah Minta Agar BUMN Tidak Mengundang Ulama yang Provakatif dan Anti Toleransi

17 Mei 2018   23:06 Diperbarui: 17 Mei 2018   23:19 670 1 0


Walaupun tidak terdefinisikan secara jelas tetapi kita sudah dapat mengira ngira tentang posisi para pendakwah yang ada di Republik ini.Posisi yang dimaksudkan ialah bagaimana sikap dan pandangan para juru dakwah itu terhadap Pancasila,Kerukunan Antar Ummat Beragama serta tentang NKRI.

Pandangan mereka tentang hal hal tersebut dapat dipantau dari ucapan maupun konten ceramah agama yang disampaikannya.
Tidak dapat dinafikan bahwa dakwah,mimbar mimbar masjid juga sering digunakan sebagai media untuk mengkritik Pemerintah .Bahkan lebih dari itu media tersebut juga sering digunakan untuk membahas berbagai hal termasuk tentang hubungan Islam dan Pancasila serta bentuk pemerintahan yang ideal dalam pandangan Islam.Pandangan tersebut tentunya berangkat dari preferensi keagamaan. yang dimiliki oleh para penceramah tersebut.

Tidak jarang juga muncul konten ceramah yang disampaikan justru bertentangan dengan falsafah / ideologi negara. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sekarang ini ialah yang  berkaitan dengan menumbuhkan terus semangat toleransi sesama anak bangsa.

Bahwa seseorang yang beragama Islam sudah sepatutnyalah meyakini bahwa ajaran agamanya lah yang paling benar tetapi keyakinan tentang ajaran agama itu justru tidak dapat dijadikan dalih untuk mencemooh keyakinan ummat lain.

Malahan tidak jarang terjadi ada juga yang mengkafirkan orang lain walaupun sesama Muslim karena menurut pandangannya ajaran Islam yang dianut oleh orang lain tersebut tidak sejalan dengan paham keislamannya .

Kemudian dikalangan ummat Islam sendiri terutama diantara tokoh tokohnya terlihat adanya perbedaan pandangan tentang kaitan Masjid dengan politik.

Ada yang berpendapat didalam Masjid boleh membicarakan hal hal yang berkaitan dengan politik sedangkan ada pendapat lain yang menyatakan hal tersebut tidak layak dilakukan.

Sekarang kita berada di bulan Ramadhan 1439 H.Menjadi tradisi pada bulan suci ini hampir pada setiap Masjid kuliah kuliah tentang Islam semakin intens dilaksanakan.

Diberbagai Masjid kuliah atau ceramah tentang Islam itu dilaksanakan sesudah selesai Sholat Tarwih/ Witir. Tetapi di di kantor kantor BUMN ,ceramah agama itu sering juga dilaksanakan sesudah Sholat Zuhur.

Kegiatan yang demikian tentu sangat baik untuk lebih memberi pendalaman terhadap ummat tentang ajaran agamanya .
Tetapi layaknya perlu jugalah dicatat bahwa para penceramah itu janganlah tokoh tokoh yang sering menebarkan semangat anti toleransi atau juga mereka yang sering menyampaikan dakwah yang provokatif.
Penceramah yang demikian semakin tidak tepat lagi diundang oleh instansi Pemerintah atau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam konteks yang demikianlah kita mencermati sorotan yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. CNN Indonesia,17/5/2018 memberitakan ,Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Ummat Beragama Pengurus Besar NU,Imam Aziz mengakui jika pihaknya memberi himbauan kepada kantor kantor BUMN agar menjaga kesejukan bulan puasa Ramadhan dengan menghadirkan ulama atau penceramah yang bisa membawa NKRI lebih nyaman .Menurut Imam salah satu yang mereka imbau itu adalah Telkomsel.

Imam mengakui kalau banyak menerima informasi dari masyarakat dan media yang beredar soal ulama ulama yang mengancam suasana kerukunan antar ummat Islam dan kerukunan dengan ummat beragama lainnya.Namun para ulama yang demikian masih terus diundang oleh kantor Pemerintah dan BUMN.

Menurut Imam ,pihaknya telah memberitahu kantor BUMN tentang nama nama ulama yang provokatif itu.Para ulama itu sering menjadikan forum agama sebagai forum politik .

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjend PP Muhammadiyah ,Abdul Mu'ti yang mengatakan Muhammadiyah sudah lama menyampaikan hal itu kepada instansi Pemerintah.Beberapa lembaga meresponsnya tetapi banyak juga yang tidak melakukan perubahan .

Seperti yang dinyatakan pada awal artikel ini walaupun tidak dapat didefinisikan secara jelas siapa ulama yang sering mengemukakan ceramah yang provokatif dan anti toleransi itu tetapi seyogianyalah pihak yang bertanggung jawab di BUMN dapat mengikuti himbauan NU dan Muhammadiyah itu karena kedua ormas Islam ini dikenal sangat moderat dan menjunjung tinggi toleransi sesama Ummat Islam dan juga toleransi dengan pemeluk agama lainnya .

Sungguh tidak tepat apabila Pemerintah selalu memberi himbauan agar kerukunan di Republik ini dipelihara dengan baik sementara di BUMN ada penceramah agama yang mengumandangkan hal yang sebaliknya.

Salam Persatuan!