Pada Pilpres 2014, sangat jelas Amien Rais tidak berada pada kubu Jokowi. Amien beserta Partai Amanat Nasional yang didirikannya berkoalisi dengan Golkar, Gerindra, PKS, dan PPP. Ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sikap yang demikian tentu wajar karena Hatta Rajasa adalah Ketua Umum PAN pada masa itu.
Sesudah Jokowi-JK memenangkan pertarungan demokrasi itu, Amien sering mengkritik berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemimpin baru Indonesia itu.
Dalam negara yang demokratis setiap kritik yang disampaikan tentu sangat berharga karena dengan kritik yang dikemukakan akan memberi peringatan kepada pemerintah agar semua kebijakan yang dilaksanakan harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi kritik yang disampaikan akan punya makna apabila disampaikan secara objektif dan rasional dan tidak terkesan hanya untuk mencari cari kesalahan semata.
Baru baru ini Amien Rais menyampaikan lagi komentar atau kritikannya kepada Jokowi. Mantan Ketua MPR itu mengomentari Jokowi yang membagi bagikan sertifikat tanah kepada rakyat.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika (19/3/2018).
Kalau disimak, Amien mengatakan, Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat tetapi di sisi lain tidak berbuat apa-apa ketika 74% tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu.
Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang kurang tepat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu.
Memberi sertifikat tanah kepada masyarakat adalah sebuah perbuatan yang baik karena dengan mempunyai sertifikat, dasar hukum pemilikan tanah menjadi jelas. Sepanjang yang terlihat, para penerima sertifikat sangat senang karena bukti hukum kepemilikannya atas tanah menjadi kuat.
Karenanya saya tidak melihat ada yang salah dengan yang dilakukan Jokowi ini. Lalu bagaimana tentang ucapan Amien tentang 74% tanah di negeri ini dikuasai atau dimiliki kelompok tertentu?
Andainya data yang dikemukakan pendiri PAN ini mengandung kebenaran tentu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah penguasaan kelompok tertentu terhadap tanah tersebut semuanya terjadi dalam tiga setengah tahun ini atau dengan kata lain semasa Jokowi memerintah atau sudah lama terjadi.
Singkat kata, andainya penguasaan itu semuanya terjadi di masa pemerintahan Jokowi, adakah kesalahan Jokowi secara hukum karena membiarkan hal tersebut terjadi?
