Pergantian Ketua Umum Golkar dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto juga mulai menuai beberapa persoalan yang berkaitan  dengan rekomendasi yang pernah diterbitkan Golkar kepada pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2018.
Seperti diketahui DPP Golkar telah menerbitkan surat rekomendasi pada pasangan Ridwan Kamil( RK) Â dan Daniel Muttaqien untuk maju pada pilgub Jawa Barat.
Surat rekomendasi dengan nomor R-485 /Golkar/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 ditanda tangani oleh Setya Novanto selaku Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal.
Ketika surat dukungan DPP Partai Golkar tersebut diterbitkan sudah muncul berbagai penolakan dari jajaran  Golkar Jawa Barat karena banyak yang menilai surat dukungan tersebut tidak logis.
Mereka mempertanyakan apa alasan DPP mendukung pasangan tersebut karena Dedy Mulyadi ,Bupati Purwakarta yang juga Ketua  DPD Golkar Jawa Barat telah menyatakan niatnya untuk maju pada pilgub 2018.
Banyak kader menilai surat dukungan DPP tersebut tidak logis mengingat Ridwan Kamil bukanlah kader Golkar. Sebelum terbitnya surat dukungan DPP dimaksud ,ribuan kader Golkar sudah pernah melakukan unjuk rasa bertempat di Kantor DPD Golkar Jawa Barat di Bandung.
Malahan dalam kesempatan tersebut ,Dedy Mulyadi dalam orasinya mengatakan ada oknum yang meminta uang kepadanya sebagai syarat untuk keluarnya dukungan DPP.
Walaupun memang Dedy Mulyadi mengatakan bahwa oknum tersebut bukanlah sosok yang berasal dari jajaran resmi DPP Golkar tetapi ketika kemudian terbukti DPP tidak merestui Ketua DPD nya untuk maju pada Pilgub maka berbagai rumor juga berkembang tentang hal tersebut.
Banyak kader yang ingin menggugat surat dukungan DPP Golkar itu tetapi karena surat dukungan secara resmi sudah ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjend maka sebahagian dari mereka mengurungkan niatnya.
Terhadap berbagai keberatan yang dikemukakan oleh kader kadernya di Jawa Barat tersebut,DPP berdalih bahwa elektabilitas RK lebih tinggi ketimbang tingkat keterpilihan Dedy Mulyadi.
Terhadap alasan yang demikian ,beberapa kader juga berargumentasi bahwa elektabilitas Dedy Mulyadi masih bisa ditingkatkan karena sebagai Bupati ia cukup populer dan jasanya untuk partai juga cukup besar karena ia mampu mengkonsolidasi dan mengembangkan partai di Jawa Barat.
Hasrat kader untuk tetap mengusung Dedy Mulyadi kelihatannya mulai menunjukkan tanda tanda positip karena Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar telah menerbitkan surat yang berisi pencabutan dukungan terhadap Walikota Bandung tersebut.
DetikNews,Minggu,17 Desember 2017 memberitakan melalui surat Nomor R- 552/XII/2017 yang ditanda tangani oleh Airlangga Hartarto ,Ketua Umum dan Idrus Marham ,Sekretaris Jenderal, menyatakan Golkar mencabut dukungan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien.
Salah satu poin yang mendasari dicabutnya dukungan terhadap RK tersebut karena yang bersangkutan sampai dengan 25 November 2017 belum memutuskan calon wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksudkan surat DPP Golkar nomor: 485/Golkar /2017 tertanggal 24 Oktober 2017.
Saya memang belum memperoleh informasi kenapa sampai batas yang ditentukan DPP Golkar ,RK belum menentukan cawagubnya.
Tetapi kemungkinan besar parpol lainnya yang mendukung RK belum memberikan persetujuan terhadap Daniel Muttaqien. RK tentunya harus tergantung juga pada putusan partai pendukungnya karena Golkar dengan kekuatan 17 kursi di DPRD belum dapat mengusung sendiri calonnya.RK harus melakukan kordinasi dan konsultasi dengan para partai pendukungnya.
