Reshuffle Kabinet Jilid III: Jokowi - JK Aromanya Politis

Hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2018 Pak Jokowi dan Jusuf Kalla mengumumkan sekaligus melantik menteri-menterinya dalam reshuffle Jilid  III kabinet Jokowi. Dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah ke 3 kalinya rombak kabinet. Tampaknya bicara reshuffle kabinet adalah hal yang lumrah atau kebiasaan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden di negara ini. 

Stigmatisasi bahasannya reshuffle kabinet dalam pemerintahan negara Indonesia cenderung sarat akan bagi-bagi kursi. 

Demikian hal di masa jabatan Jokowi - Jusuf Kalla yang bongkar pasang para menterinya. Saat mengumumkan nama-nama dan membaca profil para menterinya tampaknya membawa pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selain persoalan kualitas  menterinya yang diragukan dan ada juga celotehan Jokowi-Jusuf Kalla sedang bagi-bagi kursi kepada partai politik yang mengusungnya saat ini dan meneguhkan  komitmen partai politik yang akan mendukung Jokowi maju ke dua kalinya menjadi bakal calon presiden dalam pemilu nasional tahun 2019. Sehingga tampak reshuffle kabinet jilid III aromanya terasa sangat politis sekali. 

Adapula anggapan masyarakat bahwasannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dikelilingi oleh para pejabat militer yakni jendral. Mulai dari Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan dan  Moeldoko sebagai Kantor Staf Kepresidenan RI menggantikan Teten Masduki. Moeldoko merupakan Jenderal TNI Purnawirawan. Ditambah pula Agum Gumelar selaku anggota Wantimpres. 

Harapannya menyoal menteri bukan soal tawar menawar kepentingan. Politik bicara kekuasaan dan kepentingan sehingga tidak ada netralitas bahkan juga keabadian. 

Pentingnya menyadari adanya para pejabat atau penguasa ada karena rakyat. Seyogyanya prioritas utama mendudukkan kabinet menteri juga demi rakyat bukan kedok semat dengan mengatasnamakan rakyat kecil. Indonesia adalah negara yang demokratis sehingga kebijakan pembangunan harusnya dari, oleh dan untuk rakyat. 

Berpikir Positif memang penting bahwasannya reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah yakni Jokowi dan Jusuf Kalla dan berharap besar untuk rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Setidaknya kinerja lebih baik dari kabinet menteri sebelumnya. 

Kekuasan itu titipan yang memiliki tenggang waktunya. Sehingga jangan sampai berprinsip aji mumpung yakni selagi menjabat semaunya, lupa janji-janji saat kampanye sebelum menjabat dan mementingkan kepentingan dirinya atau golongannya semata. 

Prinsip kerja..kerja.. yang Jokowi-Jusuf Kalla dengungkan semoga dapat terwujud bukan hanya sebuah slogan semata.