Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin luas saja penyebarannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 sampai saat ini sudah menembus angka 1 juta orang yang terinfeksi.
Hal ini membuat pemerintah secara masif terus menerus menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap mematuhi aturan sosial distancing (PPKM). Meskipun pada akhirnya membuat ruang gerak serta mobilitas masyarakat menjadi terkekang.
Berbicara masalah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, tentu pemerintah sudah mempunyai strategi untuk memutus rantai penyebarannya. Namun dibalik semua itu tentu akan ada konsekuensi yang harus diterima. Â Salah satunya adalah kelangsungan kegiatan seluruh sektor termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat.
Dari beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan oleh pemerintah selalu untuk mematuhi sosial distancing, seperti berkurangnya pola konsumsi masyarakat dan akan berpengaruh pula pada bertambahnnya angka pengangguran hingga angka kemiskinan.
Pandemi virus corona sangat berdampak signifikan terhadap lesunya transaksi perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari turunnya pola konsumsi terhadap kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan yang signifikan menjadi 2,84 persen pada kuartal 1-2020. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal 1-2019 yang mencapai 5,02 persen.
Hal ini tentu saja akan berpengaruh pula pada angka inflasi, meskipun secara hukum ekonomi dianggap wajar berada dikisaran 1 digit. Merujuk data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan disepanjang tahun 2020 mencapai 1,68 persen. Merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2014 lalu. Pelemahan inflasi ini diakibatkan karena adanya penurunan pola konsumsi masyarakat yang tertekan selama pandemi Covid-19 ini.
Inflasi sendiri merupakan keadaan dimana adanya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah yang terjadi secara terus menerus. Dimana jika barang dan jasa meningkat, maka inflasi akan mengalami kenaikan. Bila kedua komponen itu meningkat (barang dan jasa) maka akan menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi ekonomi masyarakat.
Disinilah peran dari pemerintah yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan inflasi dan menjaga kelangsungan pola konsumsi masyarakat. Salah satunya dengan menjaga stok barang secara normal terutama bahan pokok pangan. Bahkan pemerintah sudah menyakinkan masyarakat bahwa stok pangan Indonesia akan tetap aman hingga beberapa waktu kedepan.
Dengan adanya pemberian bantuan tunai dan non tunai pun sangat dirasakan berguna oleh masyarakat untuk sekedar menambah penghasilan dalam membiayai kehidupannya.
Namun apa yang terjadi di masyarakat sangatlah miris. Ketersediaan stok pangan yang digadang-gadang akan meningkatkan transaksi ekonomi justru menjadi berbanding terbalik. Meskipun disaat semua harga barang dan jasa cenderung stabil, hanya beberapa komoditas saja yang naik justru masyarakat tidak mampu untuk mendapatkannya karena tidak mempunyai uang tunai lebih.
Mereka lebih selektif dalam memilih dan memilah barang apa saja yang akan dikonsumsi sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Jangankan sebagian besar sebagian kecil pun mereka tidak kuasa untuk membelinya. Sangat dirasakan oleh konsumen ketika sebelum pandemi melanda semua harga barang dan jasa bisa terpenuhi.
Selain dari sisi ekonomi dampak dari pendemi pun sangat berpengaruh dari sisi pengangguran, rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan angka pangangguran dimasa pandemi ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia produktif/usia kerja. Dimana terdapat sekitar 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran.
Ada berbagai upaya perusahaan untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak oleh pandemi. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung adalah langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Ada sekitar 35,56 persen perusahaan yang memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. (Publikasi Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19, BPS).
Setali tiga uang, hal serupa pun berimbas pula pada jumlah penduduk miskin. Data dari BPS menunjukan di bulan September 2020 sebesar 27,55 juta orang atau meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
Angka pengangguran dan angka kemiskinan diprediksi akan terus meningkat seiring pandemi Covid-19 yang masih melanda negara kita dan tidak tahu kapan akan berakhir. Banyak perusahaan yang berhenti beroperasi hingga merumahkan sebagian pekerjanya merupakan salah satu faktornya.
Disamping adanya peran dan campur tangan pemerintah, tidak membuat masyarakat berpangku tangan menerima uluran bantuan dari pemerintah. Tidak pasrah dan diam, dibutuhkan strategi dan inovasi dari masyarakat itu sendiri untuk tetap bertahan dari pandemi Covid-19 ini.
Masyarakat harus mempunyai sikap antisipatif dan mencermati keadaan jika pandemi ini terus melanda negara ini. Salah satunya dengan merubah perilaku konsumtif dan lebih bijak dalam memilih dan membeli suatu barang dan jasa. Atau bisa dilakukan dengan mengoptimalkan keahlian yang dipunyai untuk mengaplikasikan kegiatan yang akan membuat penghasilan bagi rumah tangganya. Seperti pemanfaatan lahan tanaman di pekarangan.
