Penyadapan SBY dalam Kacamata Hukum

Berita Penyadapan SBY juga belum memenuhi delik politik tersebut. Ada empat perkara yang membuat Penyadapan ini juga tidak tergolong delik politik:

1. Apakah percakapan SBY merupakan kejahatan terhadap keamanan negara? 
2. Apakah percakapan tersebut membahayakan martabat Presiden dan Wakil Presiden? 
3. Apakah percakapan SBY merupakan kejahatan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya? 
4. Terakhir, apakah percakapan SBY merupakan kejahatan dalam melakukan tugas atau hak kenegaraan?

Masyarakat perlu tahu bahwa negara kita merupakan negara hukum sehingga ada tiga unsur yang wajib dipenuhi oleh negara yaitu:

1. Equality before the law. Maksudnya setiap manusia memiliki kedudukan hukum dan perlakuan yang sama.
2. Supremacy of law. Maksudnya hukum memegang kekuasaan tertinggi.
3. Human Rights. Maksudnya negara menjamin hak asasi manusia sesuai dengan UU yang berlaku.

Implikasinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara harus berdasar pada hukum. 

Siapapun orangnya, bila ia melampaui batas-batas hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum maka ia dapat diminta pertanggungjawabannya. 

Pernyataan Ahok tentang kepemilikan rekaman pembicaraan antara SBY dan Kyai Ma'arif, bertentangan dengan kapasitasnya sebagai seorang warga negara. Dari tinjauan hukum, ia dapat diminta pertanggungjawabannya karena telah melanggar aturan mengenai penyadapan (interception).

Kasus Penyadapan SBY adalah penyadapan personal yang terjadi pada negara hukum modern. Mirisnya, penyadapan ini yang tidak termasuk kategori lawful interception dan juga tidak memenuhi kriteria sebagai delik politik. Diperlukan sikap kehati-hatian, terutama sebagai pejabat publik, untuk melakukan atau mengeluarkan statement dimuka umum, terlebih jika pernyataan tersebut menimbulkan potensi keresahan, kontroversi, bahkan instabilitas politik dalam negeri. 

Supremacy of law, sebagai ciri khas yang melekat pada negara hukum, harus senantiasa ditegakkan, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menambah panjang deret kasus-kasus politik yang imbasnya akan mengganggu stabilitas nasional. Peran lembaga yudikatif, harus lebih dioptimalkan agar tercipta ketertiban dan suasana politik yang lebih kondusif dan toleran.