Selain sosialisasi kepada pengusaha bidang mineral dan batu bara, sosialisasi gratifikasi juga telah dilakukan pada bidang kesehatan. KPK bersama Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berupaya mencari solusi agar profesi dokter, baik yang berstatus pegawai negeri sipil dan swasta, tidak diperkenankan menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi.
Pada tahun 2017 ini, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga publik tetap harus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai gratifikasi. Pemerintah melalui KPK dapat melakukan riset lebih lanjut untuk mengkaji model seperti apa, strategi seperti apa, struktur seperti apa, dan sistem seperti apa yang diperlukan oleh KPK untuk dapat secara efektif memberikan informasi yang jelas dan kredibel tentang gratifikasi pada masyarakat, termasuk tata cara penyerahannya. Sosialisasi ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi secara positif dalam menciptakan transparansi sistem pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan inilah yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan good corporate governance.Â
Â
