Mohon tunggu...
Ariq AkmalSuwandi
Ariq AkmalSuwandi Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Halo!

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Permasalahan Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran di Jawa Barat

12 Mei 2020   11:50 Diperbarui: 12 Mei 2020   12:08 161
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Hingga 8 mei 2020, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, tercatat ada kasus positif terkonfirmasi sebanyak 13.112, 2.494 sembuh, dan 943 meninggal dunia. Sempat adanya terjadi penurunan di beberapa daerah, tetapi kemudian melonjak lagi. 

Jawa barat sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar kasus positif setelah DKI Jakarta dengan 1.404 kasus positif, 1824 sembuh, dan 92 meninggal. 

Dampaknya pun makin terasa bagi masyarakat, mulai adanya pembatasan sosial sehingga membuat semua kegiatan masyarakat menjadi terbatas, pendapatan mulai berkurang dari segala sektor pekerjaan mulai dari pengusaha, pekerja kantoran, pedagang, dan masih banyak lagi. 

Bahkan lebih buruknya, berimbas kepada penutupan kantor atau toko yang ada, pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan berkurangnya omzet penjualan yang dialami para pedagang. 

Hal ini menyebabkan masyarakat akan menghadapi masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari, salah satunya sembako. Itu menjadi hal sangat penting di tengah masa pandemi Covid-19 ini, karena kita tahu bahwa imbasnya pendapatan masyarakat berkurang sehingga pemenuhan kebutuhan pokok akan sedikit terganggu.

Di Jawa Barat sendiri program bantuan sosial sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, tetapi pada kenyataanya tidak semudah yang dibayangkan. Masih terdapat masalah yang ditemui, seperti tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, adanya paket Bansos yang bukan dari pemerintah provinisi Jawa Barat. 

Melaui akun Instagram Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan kamil (@ridwankamil) beliau mengunggah dalam satu postingannya, tentang cara membedakan bantuan provinsi atau bukan. 

Beliau menjelaskan bahwa bantuan dari provinsi hanya dikirim langsung ke pintu rumah penerima oleh PT POS/ojek yang isi dari bantuan tersebut adalah tunai sebesar Rp. 150.000 dibungkus dengan plastik, kemudian dus berstiker senilai Rp. 350.000 yang berisi, beras 10kg, gula 1kg, terigu 1kg, minyak goreng 2 liter, makanan kaleng 2kg dalam bentuk 4kaleng, vitamin C sebanyak 2 botol, mie instan 16 bungkus, dan telur 2kg.

Tidak hanya itu saja, dari masyarakat adanya bentuk penolakan seperti adanya video viral yang diunggah oleh salah satu warga yang berada di daerah Kopo, Bandung. Dalam video tersebut mereka menolak adanya pengiriman Bansos melalui kurir Pos Indonesia. 

Mereka kecewa karna bantuan yang dikirimkan hanya 2 buah saja, padahal di sana masih banyak warga yang membutuhkan Bansos tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun merespon dengan beliau meminta maaf tentang proses tersebut, kemudian beliau menjelaskan bahwa Bansos senilai Rp. 500.000 dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari beberapa jenis bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Kemudian beliau juga akan mengevaluasi penyaluran dana tersebut.

Di sini terlihat bahwa adanya kesalahpahaman, masyarakat yang mungkin tidak sabar sehingga menimbulkan penolakan. Padahal pada kenyataannya ada sekitar 7 juta data warga Jawa Barat yang harus didata kemudian disalurkan Bantuan Sosial tersebut. Kemudian dari pihak pemerintah juga sepertinya kurangnya sosialisasi tentang Bantuan Sosial tersebut. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun