Mohon tunggu...
Suharyanto Mallawa
Suharyanto Mallawa Mohon Tunggu... Pustakawan - Pustakawan Perpusnas

Belajar Menulis Kepustakawanan dan Perpustakaan

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Secangkir Kopi di Rakerpus Ikatan Pustakawan Indonesia

11 Juli 2019   09:40 Diperbarui: 11 Juli 2019   17:30 412
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


Seruput kopi susu di pagi hari, menemani penulis untuk menuangkan catatan tentang Rakerpus Ikatan Pustakawan Indonesia ke XXII di Kota Batam. Sejatinya Rakerpus ini merupakan ajang untuk penyampaian ide,  gagasan dan berbagi pengalaman diantara pegurus daerah IPI dan pengurus pusat IPI. Rakerpus juga diharapkan dapat menghasilakn suatu pemikiran bagaimana mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. Berikut  catatan yang bisa penulis sampaikan.

Rapat KerjaPusatXXII IkatanPustakawan Indonesia Periode 2018-2021, dilaksanakan di Batam, 8 April 2019. Agenda rapat terdiri dari

 

1.      Pengantar oleh  ketua UmumPP-IPI, Bapak SyamsulBahri

2.   Pembacaan Dewan Pembina dan pengurus PP IPI 2018-2021 oleh Wakil Ketua PP-IPI, Bapak Dr. Zulfikar Zen 

3.   Pemaparan program kerja PP-IPI olehKetua I, Bapak Robinso Rusi

4.  Penyampaian Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga 

5. Penyampaian Asta Etika Pustakawan Indonesia

6.      Arahan Dewan Pembina

7. Laporan dan usulan dari masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia 

 

Ketua Umum PP-IPI, Bapak Syamsul Bahri, menyampaikanbahwa sesuai amanat Kongres XIV Ikatan Pustakawan Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 9-12 Oktober 2018 telah dilaksanakan:(A) Pembentukan kepengurusan PP-IPI periode 2018-2021 berdasarkan SK Ketua Umum PP IPI Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan anggota pengurus pusat IkatanPustakawan Indonesia periode 2018-2019. (B) Pengukuhan Kepengurusan PP IPI olehKepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Muh. Syarif Bando pada tanggal 14Januari 2019.  (C) Penyusunan  program kerja PP IPI periode 2018-2021 (D) Menghasilkan  kode etika pustakawan Indonesia dengan sebutan "Asta Etika Pustakawan Indonesia. Disampaikan juga bahwa Rakerpus ini merupakan koordinasi antara PP IPI dan PD IPI seluruh Indonesia. 

asta-etika-pustakawan-5d26d881097f364eab2cb524.jpg
asta-etika-pustakawan-5d26d881097f364eab2cb524.jpg
Wakil Ketua Umum, Bapak Dr. Zulfikar Zenmembacakan susunan kepengurusan PP-IPI periode 2018-2021 sekaligus memperkenalkan Dewan Pembina dan seluruh kepengurusan PP-IPI. Kepengurusan PPIPI periode 2018-2021 terdiri dari (1) Dewan Pembina dan 5 orang anggota  (2) Kepengurusan PP IPI terdiri dari (1) Ketuaumum (2) Wakil Ketua Umum (3) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III (4) Sekretaris Jenderal  (5) Sekretaris (6) Bendahara(7) Wakil Bendahara (8) Komisi I, Organisasi dan keanggotaan Komisi II,Kerjasama dan hubungan internasional. Komisi III, Humas dan publikasi. KomisiIV, Penerbitan. Komisi V, Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Pelatihan.Komisi VI, Usaha dana.  Komisi VII, Advokasi,sosialisasi, dan pengabdian masyarakat. Komisi VIII, Sertifikasi danAkreditasi. 

Disampaikan juga Asta etika pustakawan Indonesia, yaitu (1) Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka (2)Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya (3) Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi (4) Menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme (5) Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasidan menyediakan akses tak terbatas (6) Melindungi hak pemustaka dan tidak bertanggungjawab atas penggunaan informasi (7) Mengakui dan menghormati hak kekayaanintelektual (8) Menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawat.   

Rakerpus XXII IPI juga diisi dengan arahan dari Dewan Pembina PP-IPI dan laporan serta usulan-usulan dari masing-masingpengurus PD-IPI dari seluruh Indonesia.


1.   Arahan dari Dewan Pembina 

Bapak Supriyanto : Kepengurusan PD-IPI di seluruh Indonesia segera terwujud 

Prof  SulistyoBasuki : (1) Mohon diperhatikan Etika pustakawan Indonesia (2) Etika berbeda  dengan etiket

Bapak Dady P. Racmananta : Kepengurusan IPI masih memerlukan anggaran dan masih didukung oleh structural.  (2) PD IPI harus mengembangkan perpustakaandan kepustakawanan di daerah (3)

Bapak Dedy Junaedi  : (1) Rakerpus baru pertama kali dilaksanakan bertepan dengan hari jadi IPI (2) Pengurus PP IPI  melakukan MoU dengan pusdiklat Perpusnas (3)Perlunya adanya pendanaan untuk PD-IPI (4) Asta etika pustakawan Indonesia agar disosialisasikan oleh para pengurus

Bu Sri Sularsih : (1) Kepengurusan PP-IPI menjadi acuan bagi pembentukan kepengurusan PD-IPI di daerah (2) Pengurus PD IPI agar mencermati program kerja PP-IPI (3) Pengurus PD-IPI agar mensosialisasikan Asta etika pustakawan Indonesia (4) Targetnya anggota IPI 1 juta anggota dalam periode 2018-2021. (5) Mengharapkan adanya usul dari PD-IPI dalam mengemban amanah pustakawan Indonesia

2.   Tanggapan dari PD IPI

1.   SulawesiTengah Ibu Selvi: (1) Desember 2018 telah terbentuk PD-IPI dan telah dikukuhkan oleh Ketum PP-IPI. (2) bantuan 25 juta dari PP-IPI untuk musibah bencana  (3) salam dari gubernur Sulteng. Dr. Slamet: (1) program kerja PD IPI Sulteng telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan, seperti bakti sosial, keterlibatan pengurus PD-IPI dalam seleksi pemilihan pustakawan berprestasi (2) adanya tantangan minat baca yang masih rendah di sulteng. Solusi perlu adanya perpustakaan yang menggabungkan antara perpustakaan dan warung kopi. Hal yang menarik agar menjadi percontohan. (3) koleksi buku-buku di perpustakaan agar up to date (4) bagaimana cara menerbitkan kartu anggota di daerah

2.   Sulawesi Utara : Sekretaris Melky (1) Laporan tertulis dari PD IPI Sulut 2017-2020.Kegiatan dialog kepustakawanan 11 April 2018 (2) PD-IPI terlibat dalam kegiatan Kunjungn kerja komisi X (3) kepala Dinas Sulut mempunyai perhatian terhadap kegiatan PD-IPI sulut (3) sosialisasi AD/ART. Kendala PD-IPI (1)Banyak yangpension sehingga enggan (2) belum memiliki pustakawan yang ASN (3) Pengurus PD-IPI pengurus dari ASN perguruan tinggi dalam mengikuti kegiatan IPI Pusat (4) Brosur dan undangan Rakerpus agar mencantumkan nama kepengurusan PD-IPI di daerah agar lebih selektif dalam mengikuti kegiatan (5) kesulitan dana dalam mengikut ikegiatan IPI pusat 

3.      Sulawesi Selatan : (1) Laporan sudah dibuat ke PP-IPI melalui email (1) melakukan seminar nasional kepustakawanan (3) Temu wicara PD-IPI   (4)Program social, dana social untuk palu dan ntb (5) pendampingan jabatan fungsional pustakawan, termasuk pendampingan ke BKD

4.      Kalbar: (1) Pengurus PD sudah terbentuk tinggal satu tahun lagi (2) PD aktif dalam melaksanakan kegiatan di dukung dana dekon (3) usul penambahan dana kegiatan PD

       5.      Kalsel: (1) mendukung program kerja PP      IPI 2018-2021 (2) akan mensosialisasikan Astaetika pustakawan (3) Regulasi dalam kepustakawanan. Salah satunya tunjangan bagi    pustakawan yang memiliki sertifikasi agar diberi tunjangan (4) Sinergi dengan berbagi pemangku kepentingan

6.      Kalteng[ (1) Akan mengadopsi Program kerja PP-IPI (2) agar adanya rakor antar pengurus PD dan PP seluruh Indonesia diluar rakerpus.

7.      Kaltim: ketua dan sekretatis tidak dapat hadir (1) Waktu Rakerpus sangat terbatas sehingga perlu adanya pertemuan yang waktunya cukup Panjang

8.      Maluku Utara (1) Ketua dan sekretaris tidak bias hadir (2) Pengelola perpustakaan diMalut masih perlu ditingkatkan baik melalui diklat dan sertifikasi

9.  Maluku:(1) Mengalami krisis kepemimpinan PD-IPI, sehingga tidak berjalan selayaknya (2) banyak yang purna bhakti (2) Kegiatan sosialisasi pustakawan inpassing, ada 19 pustakawan yang dilantik

10.  Lampung: (1) Sudah melakukan Musda dan sudah terpilih kepengurusan PD-IPI Lampung (2) Belum dapat membuat laporan (3) Pertemuan agar ditetapkan secara rutin agar sesuai dengan penganggaran

11.  Bengkulu (1) Diklat KPS, setahun 3 kali (2) bekerjasama dengan penerbit sekolah dan desa (3) memfasilitasi bagi yang ingin menjadi fungsional pustakawan kendalanya di BKD, sehingga pustakawan yang potensial bekerja di luar perpustakaan seperti dikecematan (4) Bagaimana regulasinya agar PD-IPI dapat melakukan sertifikasi (5) Mengapa kegiatan yang pembinaan perpusnas di daerah dilakukan oleh konsultan kenapa bukan pustakawan terutama kegiatan inklusi sosial. (6) PD IPI dikasih peran dalam melakukan bimtek 

12.  Jatim (1) Menyampaikan laporan yang sudah dikirim ke PP-IPI

13.  Aceh (1) Kepengurusan PD-IPI Aceh apakah musdanya  perlu di percerpat. (2) Adanya WAG PD IPIseluruh Indonesia. Usul. Perlu adanya kepengurusan PP-IPI berdasarkan wilayah. 

14.  Riau.(1) Musda sudah  dilaksanakan dan sudah dilantik serta dikukuhkan. (2) Laporan Kegiatan sudah disampaikan secara tertulis. (3) Adanya uang kas tersendiri di PD IPI Riau (4)  Perluadanya kesepakatan antar PP-IPI dan PD IPI sesuai AD/ART (5) sejauh mana kompetensi pustakawan (6) Kurangnya tenaga fungsional. (7) Perlu adanya evaluasi kepengurusan PD. (8) Sekretariat Bersama PD-IPI .(9) PD-IPI Aktif WAG provinsi.(10)  IPI agar punya bargaining position

15.  Sumatera Barat (1) Kepengurusan PD-IPI sudah terbentuk. (2) melakukan kegiatan Seminar ilmiah. (2) Pendataaan anggoata IPI. 90 orang anggota. (3) Guru-guru yang ditempatkan di perpustakaan tidak diakui karena belum tersertifikasi dan belum pernah mengikuti diklat perpustakaan sekolah

16.  Sumsel. (1) Telah melaksanakan Musda pada tanggal 2 juli.2019. (2) Melakukan Kegiatan magang pengelolaan perpustakaan (3) Pemdampingan bagi sekolah yang akan melakukan  akreditasi.

17. Kepulauan Riau. (1) Laporan akan disampaikan secara tertulis (2) Kegiatan  bimtek perpustakaan (3) Masukkannya perlua danya sosialisasi melalui media socsal untuk kegiatan-kegiatan IPI

18.  DK IJakarta. (1) Sudah melakukan musda (2) melakukan  seminar nasional telah (3) Kepengurusan telah ditetapkan untuk periodeI 2018-2021 namun belum ada pengukuhan dari PP IPI (4) Akan melakukan  koordinasi dengan Pemda DKI.(5) Akan berkoordinasi dengan PP IPI untuk pengukuhan pengurus

      19.  Jabar.(1) Kepngurusan PD-IPI 2017-2019                  (2) akan melakukan musda pada Agustus                    2019. (3) Telah terbentuk PD IPI kab/kota.                    (4) Menjadi salah satu narasumber                                dalam kegiatan di Pemda Provinsi. (5)                             Kerjasama dengan IPDN dalam pelatihan                   tenaga perpustakaan. (6) Kerja sama                                     dengan     Dinas Perpustakaan                                  Provinsi Jabar dalam  pemilihan                         pustakawan    berprestasi.  (7) Pendampingan dalam pembinaan perpustakaan yang akan mengikuti lomba

20.  Jawa Timur. (1) Kegiatan Forum fungsional di Jatim (2) setiap pustakawan harusmempunyai satu inovasi

21.  Banten.(1) Musda pada bulan Agustus 2018 dan sudah  dikukuhkan. (2) Kegiatan Diklat kepala perpustakaan sekolah cukup lama bagaimana kalau bisa diklatnya tidak terlalu lama. (3) Belum adanya kerjasama dengan Pusdiklat Perpusnas.  (3) Apa yang dimakaud advokasi. (4) Permasalahan inpassing menjadi bumerang,  banyak peminat karena motivasi tunjangan (5) Pegawai yang sudah mengikuti CPTA tidak dapat diangkat karena formasinya sudah terambil dari formasi inpassing (6) Agar rakerpus menjadi kegiatan utama,  banyak hal yang perlu dibahas

22.  Yogyakarta.(1) Sudah melakukan  musda 20  Juli 2019 (2) sedang menyusun kepengurusan dan program kerja daerah dan  akan dibuatmengadobsi dari PP IPI. (3) Rakerpus agar lebih serius lagi, dengan pembahasan per wilayah dan waktunya aga lama lagi 

23.  Jateng.(1) Impiannya  rakerpus perlu dilakukan dengan waku panjang karena banyak permasalahan yang harus dibahas. Bicarat entang IPI tidak cukup hanya 2 jam saja. ditambah waktunya yang agar panjang rakerpusnya. (3) Program-program PP IPI agar ada capaian dan target

24.  Bali. (1) Laporan sudah  dikirim ke PP IPI. (2)Kegiatan pembinaan pembuatan artikel (3) mengajar (4) Kegiatan sosial layanan baca di daerah yang terkena bencana (5)Usulan  Rakerpus tahun depan di Bali.

25.  NTB.Laporan tidak dapat disampaikan kepengurusannya tidak hadir. Hanya diwakili dari perguruan tinggi

26.  NTT.(1) 17 November 2016 kepengurusan PD IPI. (2) Rapat kerja dan seminar Persatuan pustakawan di NTT. (3) Pendaftaran anggota IPI, 37 orang. (4) Kegiatan perpustakaan  dan gemar membaca pada acara family day ke tempatrekreasi dan melakukan senam bersama di car free day.(5)  Mencetak kaos. (6) Bimtek tahun 2018 kerjasama dengan sekolah sSMP dan SMA. Dana bimtek dari peserta selama 3 batj. 30.okt1.nob 2018. 

27.   Usaha mencetak kaos. dan iuaran bulanan. Danasoaial disetor ke PP IPI (6)  banyak pustakawan yang belum punya kartu anggiota.(7)  Agar setiap pustakawan punya kartu anggota IPI. (8) Setiap pengusulan angka kredit agar punya kartu anggota.(8)  Maaih adanya pustakawan yang bekerja di bagian admjniatrasi dan  agar dipindahkan kebagian teknis

28.  Papua.(1) Ketua tidak  bisa hadir. (2) Tidak bisa melaporkan apa-apa. (3) Kegiatan tidak berjalan karena ketua dilantik jadi kadis tanaman pangan.

 

suharyanto-rakerpus-5d26d8650d82304b577dd094.jpg
suharyanto-rakerpus-5d26d8650d82304b577dd094.jpg
Seruput kopi pagi hari, sambil menerawang ke depan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Ikatan Pustaakawan Indonesia dalam mengembangkan kepustakawanan di Indonesian. Perlu adanya kemauan yang kuat dari para pengurusnya untuk memajukan kepustakawan di Indonesia dan pastinya harus ada kesamaan langkah dan gerak dalam mencapai tujuan.   

Selamat berkarya


Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun