Masalah terorisme, kekerasan horizontal dan separatisme di Papua tidak hanya tanggung jawab kepolisian. TNI juga wajib mencegah serta mengatasi aksi-aksi terorisme yang membahayakan rakyat dan gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan negara.
TNI bersama penegak hukum harus memastikan hukum di negeri ini tetap berdiri. Aparat keamanan dan penegak hukum harus mampu melindungi dan mengayomi rakyat.
TNI tidak boleh berdiam saja saat ada kelompok orang atau massa yang dibiarkan mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Tidak boleh pula TNI membiarkan rakyat tak berdosa menjadi korban ancaman terorisme.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menginstruksikan agar aparat keamanan dapat melakukan langkah pencegahan dan penindakan efektif terhadap terorisme.
Aparat intelijen harus dapat melakukan deteksi dini untuk mencegah dan menggagalkan aksi kelompok terorisme.
Presiden bahkan mendesak TNI untuk tidak kalah dan harus menang melawan terorisme. TNI harus dapat bersinergi dengan Polri dalam menanggulangi aksi terorisme di negeri kita.
TNI dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang harus mendukung upaya penanggulangan terorisme. Komando Teritorial (Koter) harus berperan aktif dalam menjaga kondisi keamanan di daerah-daerah. (*)
