Cek Kesehatan Gratis: Sudah Tahu Sakit, Harus Bagaimana?

Pada 10 Februari 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan program cek kesehatan gratis senilai 3 triliun rupiah. Inisiatif ini bertujuan mencegah kematian dini akibat penyakit serius seperti stroke, penyakit jantung, dan tuberkulosis. Setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahunnya, dengan prioritas awal bagi anak di bawah enam tahun dan dewasa di atas 18 tahun.

Pelaksanaan program ini disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah. Di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, misalnya, warga sudah antre sejak pagi untuk memanfaatkan layanan ini. Namun, antusiasme ini menimbulkan pertanyaan: setelah mengetahui kondisi kesehatannya, bagaimana masyarakat dapat mengakses pengobatan yang diperlukan, terutama jika layanan BPJS Kesehatan mengalami pembatasan?

Realisasi program cek kesehatan gratis ini memang patut diapresiasi. Menurut data pemerintah, program ini sudah menjangkau ribuan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari kata ideal. Di beberapa daerah, masyarakat mengeluhkan keterbatasan alat medis, kurangnya tenaga kesehatan, hingga antrian panjang yang membuat pemeriksaan menjadi tidak efektif. Ada pula kasus di mana warga yang datang untuk cek kesehatan justru diminta membayar biaya tambahan untuk layanan tertentu.  

Ironi semakin terasa ketika kita melihat bagaimana layanan BPJS Kesehatan mengalami banyak pembatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan membatasi cakupan layanan yang ditanggung BPJS, mulai dari pengurangan jenis obat yang dicover hingga aturan rujukan yang semakin berbelit. Bahkan, beberapa penyakit serius memerlukan prosedur administrasi yang berlarut-larut sebelum pasien bisa mendapatkan pengobatan yang layak.  

Kondisi ini membuat program cek kesehatan gratis ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat didorong untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan melakukan deteksi dini. Namun, di sisi lain, ketika mereka tahu bahwa mereka sakit, mereka justru kesulitan mendapatkan akses pengobatan. Bukankah ini justru meningkatkan beban psikologis masyarakat?  

Masyarakat yang didiagnosis dengan penyakit tertentu harus menghadapi realitas pahit: membayar pengobatan secara mandiri atau terjebak dalam sistem layanan kesehatan yang kian tidak berpihak pada mereka. Tak sedikit yang akhirnya memilih jalur pengobatan alternatif, yang belum tentu terjamin efektivitas dan keamanannya.  

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Ulul Albab, Sp.OG, menekankan pentingnya pemanfaatan data dari program ini untuk merancang intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Namun, tanpa dukungan sistem layanan kesehatan yang komprehensif, data tersebut mungkin tidak akan berdampak signifikan.

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar program cek kesehatan gratis ini benar-benar memberikan manfaat nyata. 

Pertama, layanan BPJS Kesehatan harus diperkuat, bukan malah dipangkas. Jika cek kesehatan gratis menemukan banyak kasus penyakit, maka harus ada jaminan bahwa pasien bisa mendapatkan pengobatan dengan mudah. Tanpa itu, program ini hanya menjadi ajang pencitraan tanpa solusi nyata.  

Kedua, sistem rujukan dan distribusi layanan kesehatan harus diperbaiki. Saat ini, pasien sering kali terjebak dalam prosedur administrasi yang berbelit. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, maka birokrasi harus dipangkas agar pasien bisa langsung mendapatkan pengobatan yang diperlukan.