Mohon tunggu...
Sucahya Tjoa
Sucahya Tjoa Mohon Tunggu... Konsultan - Lansia mantan pengusaha dan konsultan teknik aviasi, waktu senggang gemar tulis menulis. http://sucahyatjoa.blogspot.co.id/

Lansia mantan pengusaha dan konsultan teknik aviasi, waktu senggang gemar tulis menulis. http://sucahyatjoa.blogspot.co.id/

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Meneropong Kiprah Kebijakan Biden-AS terhadap Tiongkok

3 Juni 2021   12:14 Diperbarui: 4 Juni 2021   10:04 1551
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Joe Biden dan Xi Jinping. Sumber: AP/Carolyn Kaster via Kompas.com

Setelah Biden berkuasa maka kini saatnya baginya membuat pilihan. Ketika dia berkuasa, dia menerima kekacauan yang luar biasa, tidak saja pandemi belum mereda, ekonomi dalam bahaya, tetapi masyarakat dan politik sangat terkoyak. Biden harus membangun konsensus untuk menggalakkan implementasi berbagai kebijakan perlu adanya musuh bikin-bikinan seperti Tiongkok.

Tapi ini tidak berarti bahwa pelonggaran bertahap Tiongkok dan AS akan sia-sia. Bagaimanapun, baik Biden maupun kelompok kepentingan global yang memiliki banyak ikatan dengan Partai Demokrat tidak dapat menerima untuk putus total antara AS dan Tiongkok.

Hal ini kemungkinan karena pertimbangan kepentingan jangka panjang, mereka juga percaya bahwa perlu untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Namun, metode pemisahan keras Trump berdasarkan kepentingan aktualnya sendiri telah menyebabkan mereka terlalu banyak kehilangan.

Oleh karena itu, untuk bidang-bidang kunci, seperti realisasi embargo teknologi tinggi dan iptek terhadap Tiongkok, beberapa bidang non-kunci, terutama untuk rantai industri global AS yang berkaitan dengan Tiongkok, terutama untuk modal global, sementara perlu tetap dilakukan kerja sama dahulu.

Tiongkok adalah salah satu area konsensus antara Biden dan Trump. Demokrat pada umumnya setuju dengan kebijakan garis keras Trump terhadap apa yang dia anggap sebagai kebijakan perdagangan Tiongkok yang "tidak adil", kurangnya akses pasar dan perlindungan kekayaan intelektual.

Untuk hal ini Biden sangat jelas mengetahuinya, tetapi sebagai presiden dia juga perlu menyeimbangkan kepentingan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek pemilik keuangan di belakang mereka, dan hubungan antara kepentingan politiknya sendiri dan kebutuhan negara dalam kebijakan anti-Tiongkok.

Hasil akhir dari keseimbangan ini adalah: Biden dapat memilih untuk melakukan relaksasi, tetapi sebelum itu, dia harus menggunakan sepenuhnya spanduk anti-Tiongkok untuk mencapai integrasi politik secara maksimal, dan mempromosikan beberapa kebijakannya sendiri, sambil mempromosikan pembentukan aliansi anti-Tiongkok untuk mencapai pengendalian lunak, pada saat yang sama, memberikan tekanan yang lebih besar pada Tiongkok. Untuk mencapai semua tujuan ini perlu untuk melakukan penyesuaian integrasi internal dan implementasi kebijakan.

Jika Aliansi anti-Tiongkok telah terbentuk, dan pihak Tiongkok juga merasakan tekanan dan pencegahan yang luar biasa dari AS, maka diharapkan Tiongkok bersedia membuat lebih banyak konsesi sebelum berdiskusi/perundingan dilakukan.

Dengan demikian tidak hanya memenuhi kepentingan mereka sendiri tanpa menunda rencana strategis nasional mereka sendiri, tetapi juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari Tiongkok.

Sumber: www.ft.com
Sumber: www.ft.com

Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Biden dengan sengaja mengesampingkan hubungan Tiongkok-AS dalam beberapa bulan terakhir, dan terus membiarkannya sambil mempromosikan suasana anti-Tiongkok di dalam dan luar negeri. Dan dia menunggu sikon hingga nilai Tiongkok akan habis dan sudah tidak tahan lagi, baru melakukan perundingan dengan Tiongkok.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun