Pada bulan Mei lalu telah diposting tentang "Hong Kong Menjadi Medan Pertarungan AS-Tiongkok" dimana usulan Hukum Keamanan Nasional Hong Kong (Hukum/UU KNHK) sedang dibahas dalam Kongres Nasional Tiongkok tahun ini. Baca.
Pada 30 Juni lalu Kongres Rakyat Tiongkok telah mengesahkan Hukum KNHK, pada tanggal tersebut secara resmi efektif dilaksanakan pada peringatan 23 tahun kembalinya Hong Kong (HK). Untuk mengatasi kemungkinan konflik jalanan.
Pada Selasa malam itu, Tiongkok mengungkap perincian lengkap Hukum anti-hasutan setelah badan legislatif utama negara itu dengan suara bulat menyetujuinya pada hari itu. Diterbitkan tepat setelah mulai berlaku pada jam 11 malam, Hukum  menjabarkan hukuman yang seberat hukuman penjara seumur hidup bagi separatis, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.
Menurut kantor berita resmi negara Xinhua, pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menandatangani perintah presiden yang memberlakukan hukum, dan dan komite juga memilih untuk mendaftarkannya dalam Hukum Dasar Hong Kong, sebuah mini-konstitusi kota.
Komite Kerja Urusan Legislatif Kongres Rakyat Nasional Tiongkok membuat pernyataan tentang rancangan "versi Hong Kong dari Hukum Keamanan Nasional" pada pertemuan tersebut. Banyak dari isinya sangat bermakna. Kandidat ini ditunjuk oleh Pemerintah Pusat Rakyat.
Selain itu, Departemen Kepolisian Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (SAR HK) harus membentuk departemen untuk menjaga keamanan nasional dan dilengkapi dengan pasukan penegak hukum. Departemen Kehakiman Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong kira-kira setara dengan departemen kehakiman di Tiongkok daratan ditambah dengan departemen pengawasan.
Jaksa Agung telah membentuk departemen penuntutan kejahatan keamanan nasional khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus kriminal yang membahayakan keamanan nasional.
Kemudian yang sebelumnya selama ini, fenomena "polisi menangkap orang, hakim membebaskannya" telah berulang kali muncul dalam kerusuhan di Hong Kong, menyebabkan rakyat di negara itu menjadi marah. Jadi kali ini mengenai masalah komposisi hakim yang mengadili kasus keamanan nasional, banyak warga Tiongkok yang menyarankan agar hakim asing atau yang bukan warga negara HK dan Tiongkok harus dilarang berpartisipasi.
Kali ini menurut Hukum ini, ditetapkan hakim pengadilan HK ditunjuk oleh kepala eksekutif SAR HK.
Ketua Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (SAR HK) harus menunjuk beberapa hakim dari mantan hakim pengadilan distrik yang berkuasa atau hakim saat ini, hakim pengadilan litigasi pengadilan tinggi, dll. Untuk menangani kasus-kasus kejahatan terhadap keamanan nasional.
Dalam hal pengaturan kelembagaan, kini dapat dikatakan hal itu dapat secara efektif mencegah hakim yang tidak pantas dan tidak cocok memimpin pelaksanaan hukum keamanan nasional.
