Desentralisasi Pejabat Eselon dari Kemendagri bagi 3 DOB Provinsi Baru di Papua Ialah Bukan Solusi

Papua: Pemekaran Daerah Otonomi Baru (3 DOB) di Papua adalah bukan atas kemaun dan keinginan masyarakat Papua di 3 Provinsi itu. kami rakyat Papua akan tunduk dan hormat atas misi kesejahteraan bagi rakyat menurut kacamata Jakarta melalui Kementrian dalam Negeri. Walaupun demikian semua proses ini jalan atas kepentingan boneka Jakarta untuk mempersempit ruang dan merendahkan martabat masyarakat asli yang juga ialah pemegang hak ulayat secara turun temurun. 

Pembisik dan Pengawal.

Baca juga: Meng-Indonesiakan Masyarakat Papua Secara Paksa

Pembisik Kemendagri dan pengawal PJ Gubernur harus sadar dan tahu diri bahwa catatan manuverisasi kepentingan individu tidak akan pernah menjadi jawaban mewujudkan misi kesejahteraan, justru catatan pembisik itu menjadi sebuah catatan marginalisasi harkat dan martabat masyarakat asli asal daerah itu sendiri. 

PJ Gubernur 3 Provinsi dilantik di Jakarta dalam tenda darurat menjadi simbol pembuktian karakter sesungguhnya untuk mempraktekkan di daerah yang menjadi target negara untuk merebut segala potensi yang ada, ini misi misterius yang beum juga dapat diketahui oleh elit OLIGARKI berkarakter rakus kekuasaan.

PJ Sekda dilantik di Jakarta dalam gedung yang mewah, dari proses pelantikan PJ. Gubernur dan Sekda ini bisa dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi publik ketika Provinnsi baru itu di devinifkan. Konkretnya begini, antara pelantikan darurat dan gedung Megah. PJ sekda akan menguasai rancangan birokrasi sampai dengan sistem penempatan eselon, untuk menempatkan orang dalam eselon tidak akan pernah Orang Asli Papua yang sudah memenuhi golongan dan memenuhi syarat sekalipun tidak akan pernah masuk, yang akan masuk ialah orang-orang titipan yang latar belakang pengusaha terbesar untuk mewujudkan perampasan seluruh potensi, mulai dari eselon, staf dan sumber daya alam .

Jangan bangga karena posisi Bupati atau Wakil Bupati, Ketua DPR, atau Kepala OPD yang memiliki gelar tinggi lainnya. Anda yang berkapasitas lapis-lapis dengan rakyat biasa adalah korban konspirasi Jakarta. rakyat kena imbas Jakarta, potensi sumber daya alam yang ada di Papua dalam sudut pandang orang Jakarta adalah seorang wanita tercantik dengan harga yang tidak mudah ditebus, proses minangnya tidak sembarang, bahwa syarat bayar maskawin ialah tidak sesuatu yang biasa dan yang ada di depan mata, untuk merebut sih wania cantik itu dengan mempertaruhkan nyawa manusia, ini sudah terbukti ribuan nyawa manusia Papua menjadi korban demi kepentingan Jakarta, nyatanya tidak pusing untuk mengidentifikasi dan masih terus mengejar melenyapkan semua rekam jejak yang sudah hilang maupun yang tersisa. untuk mengetahui bersama bahwa untuk desentralisasi ambisius terselubung Jakarta untuk Papua melalui 3 DOB Provinsi baru adalah satu jaringan iblis yang memuluskan Otonomi Khusus jilid I dan II melalui rancangan Draf, kemudian kini mewujudkan Daerah Otonomi (DOB) baru, jaringan ini memiliki kekuatan terbesar yang juga adalah melibatkan sumber, kemudian berkolaborasi dengan masalah kekuasaan, mulai dari semua tingakatan Legislatif dan Eksekutif, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengindonesiasi Papua (Caplok).

Baca juga: Dengan Hadirnya G20 di Indonesia, Papua dalam Genggaman Elit Jakarta

Hari ini kita hormat dan tunduk   di bawah ketiak PJ. Gubernur dan PJ. Sekda ke-3 Provinsi di Papua tetapi ingat dan catat. sistem keterikatan dan kekuasaan mulai dirancang, untuk suatu kelak masyarakat akan marginalisasi secara sistematis, kabupaten mana suku mana saja yang lebih dominan dan mengangkat menjadi Ondo dan pahlawan sejati hadirkan DOB ini reaalistis tetapi ingat bahwa peradaban simbol hari ini menjadi sebuah reckless bagi generasi yang akan datang ketika generasinya masih ada sisah jika tidak maka masyarakat papua akan habis. Orang asli Papua akan habis mengambil langkah dalam segala akses perwakilan DPR, Bupati, Guberbur, walikota, MRPP, dan lain-lain.

Rakyat dan masyarakat Papua akan membangun mosih ketidakpercayaan terhadap oknum pembisik yang saat ini mainkan peran aktif untuk desentralisasi dan manuverisasi jabatan Eselon dan staf dari luar. Ini praktek busuk yang tidak dapat ditoleransi atas dasar apapun. Orang asli Papua juga sudah sekolah, sudah memiliki gelar Profesor, Doktor dan Eselon. yang didatangkan dari luar ini sudah didoktrinaisasi oleh Kemendagri untuk desentralisasi sistem keterikatan yang di dalamnya tidak memberi peluang dan celah sedikitpun untuk Orang Asli Papua (OAP) yang juga pemilik negeri sendiri. 

Baca juga: Keluarga Mahasiswa Teknik Indonesia KMTI) Gelar Musyawarah Nasional di Universitas Cenderawasih

walaupun desentralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah sistem, tetapi haruskah kita tunduk di dalam ketiak busuk itu?. sangat tidak berakal sehat ketika kita memberikan penguatan kepada realitas yang sedang terjadi. Sadar atau tidak sadar, ingin atau tidak ingin, suka atau tidak suka kita sedang menuju kepunahan masal secara sistemtis (ruang mengisi di dalam sistem) setelah itu menutup fisik nyata ambang batasnya di situ. Dimohon meletakkan dasar peradaban manusia Papua di 3 Provinsi berdasarkan Hukum alam Allah dan Masyarakat asli negeri. 

TERIMA KASIH