Hukum Artikel Utama

Problematika dalam Proses Pengangkatan dan Penyumpahan Advokat di Indonesia

8 Juli 2018   21:54 Diperbarui: 9 Juli 2018   09:57 1856 2 0
Problematika dalam Proses Pengangkatan dan Penyumpahan Advokat di Indonesia
Ilustrasi: Times Union

Baru-baru ini kembali terjadi polemik dalam dunia advokat, di mana salah satu organisasi profesi ini bermaksud mengkonversi masa bakti pensiunan penegak hukum dan militer menjadi masa magang dalam profesi advokat. 

Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa seseorang yang hendak menjadi advokat dengan latar belakang pensiunan penegak hukum dan militer tidak perlu menjalani proses magang profesi advokat. 

Menurut hemat penulis, hal ini tentu menjadi masalah, namun realitanya adalah bukan satu-satunya masalah yang timbul dalam proses pengangkatan dan penyumpahan advokat, bahkan setiap tahapannya tidak luput dari problematika tersendiri.

Dalam dunia hukum, dibandingkan dengan profesi yang lain misalnya Notaris, sepertinya profesi Advokat ini lebih eye catching, setidaknya pada masa kontemporer di mana dengan bantuan media menjadikan citra profesi ini jauh dari kesan sebuah profesi serius dan dingin. 

Mari sejenak kita tinggalkan kesan yang didapat dari jauh dan menyelam bersama seraya melihat-lihat secara lebih dekat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar seseorang dapat menyandang profesi yang satu ini.

Sebagai sebuah profesi, tentu mempunyai tangga-tangga yang harus ditapaki hingga akhirnya bisa menjalankan profesi ini seutuhnya. Masalahnya adalah, tidak setiap tangga yang harus ditapaki oleh seorang advokat sudah merupakan tangga steady kokoh yang terbukti dapat melahirkan advokat paripurna. 

Tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika seseorang ingin menjadi Advokat tidak lepas dari kondisi-kondisi yang tidak ideal. Setidaknya saat ini, tahapan-tahapan dimaksud adalah penuh bolong disana-sini dan menjadi kewajiban bagi yang peduli untuk menambalnya.

Sejak tahun 2003, profesi Advokat mempunyai landasan hukum melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-undang Advokat), di dalamnya mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat mensyaratkan agar terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Kemudian lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat "Magang", hingga akhirnya berhak untuk diangkat dan disumpah menjadi Advokat.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Advokat berbunyi sebagai berikut: "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat".

Yang kerap menjadi masalah adalah pelaksanaan pendidikan profesi advokat dilaksanakan secara singkat, bahkan kilat. Jangka waktu pelaksanaan yang 'dipadatkan' seringkali ditemui dan dengan metode transfer pengetahuan yang terbilang mandiri, kerap kali pemateri hanya menerangkan orientasi suatu materi pembelajaran saja, selebihnya calon advokat berusaha mendalami secara sendiri dibantu dengan setia oleh lembar-lembar photo copy makalah yang diberikan. 

Bisa ditebak, praktik demikian kadangkala hanya mengedepankan dampak ekonomi dari kejar setoran penyelenggara saja, yang memang biaya pendidikannya tergolong tidak murah, tanpa memikirkan lebih jauh mengenai peningkatan kualitas keilmuan calon advokat.

Hal sebagaimana tersebut di atas tentu bukan satu-satunya masalah terkait pendidikan khusus profesi ini, kurikulum dan ketimpangan pemateri antara daerah satu dengan yang lainnya juga kerap ditemui. 

Bahkan sepengalaman penulis, kerap kali pemateri bukan dari latar belakang advokat, meskipun mungkin maksudnya adalah baik, namun menurut hemat penulis seyogianya pendidikan disampaikan oleh pemateri dengan kompetensi dan kapasitas profesi advokat, bukan yang lain.

Ujian Profesi Advokat (UPA)

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Advokat mengatur bahwa salah satu syarat untuk diangkat menjadi Advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Ujian sedianya adalah tolok ukur dalam menilai kompetensi seorang calon advokat. 

Kompetensi dalam bidang apa? Kompetensi dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan langsung dengan profesi advokat. Diantaranya dapat dirujuk secara sederhana pada bidang hukum acara, baik hukum acara perdata, pidana dan lainnya.

Pada rentang waktu yang penulis lalui, dari sisi materi pengujian sudah cukup baik dan relevan dengan konteks pekerjaan yang nantinya akan dilakukan, meskipun hal ini tentu saja terbatas pada bekal secara teori. 

Dan kadang kala hal ini saja tidak cukup. Hanya saja, yang menjadi perhatian penulis saat ini adalah menurunnya passing grade untuk kelulusan calon advokat. Bahkan waktu sebelum penulis mengikuti ujian ini, lulus UPA adalah perihal yang tergolong sulit, bahkan beberapa kolega sampai dua atau tiga kali mengikuti UPA baru kemudian lulus. Dibutuhkan keseriusan proses belajar untuk melaluinya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3