Siswa Izin Membuat KTP dan Pilkada

Benar dan salah terlihat begitu subjektif, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. 

Dalam hal yang lain, terkadang perizinan disalah artikan.  Perbedaan antara meminta izin dan memberi informasi seolah dinafikan. Niatnya meminta izin, tetapi kenyataannya memberi informasi. Hal inilah yang mungkin bisa dikatakan secara jelas bahwa hal ini adalah sesuatu yang kurang tepat.

Misalnya, di pagi hari orang tua mengirim surat "Anak saya ijin tidak masuk kelas hari ini karena harus ke kecamatan, akan membuat KTP. Nanti siang, setelah selesai urusan, akan ikut lagi pembelajaran daring."

Jika kita perhatikan, kalimat diatas adalah kalimat memberikan informasi. Meskipun ada kata izin di dalamnya. Sebenarnya, kata izin tersebut tak bermakna meminta izin. 

Untuk surat seperti itu, rasanya pemberi izin dipaksa menjawab "ya, diizinkan." Sebabnya, kalau pun menjawab "tidak diizinkan", toh siswanya pastinya sudah berangkat ke kecamatan. Jadi, dijawab atau tidak dijawab tak akan bermakna apa-apa.

Inilah yang sering terjadi di masa pembelajaran daring. Karena siswa di rumah, orang tua di rumah, dan pembelajaran juga di rumah, membuat segala sesuatunya dimudahkan. Karena online, untuk masuk dan keluar kelas sangat mudah, bahkan mungkin tak terasa.

Pilkada

Lantas, apa hubungan masalah perizinan ini dengan Pilkada?

Jika diperhatikan, dari awal saya memberikan contoh dengan izin mengenai pembuatan KTP. Sebabnya, baru-baru ini banyak sekali siswa yang meminta izin untuk hal ini. 

Saya menduga, bukan khawatir, ada hal-hal politis terkait banyaknya siswa yang meminta izin membuat KTP. Ini hanya analisis nalar saya saja sebagai orang awam. Bisa benar, bisa juga tidak.

Mengapa saya menduga seperti itu? Tak bisa dipungkiri, KTP menjadi barang penting di masa Pilkada. Untuk mencalonkan diri sebagai kontestan Pilkada melalui jalur independen diperlukan sejumlah KTP. Begitu juga untuk menggunakan hak pilih pada waktunya nanti, pastinya KTP diperlukan.

Saya sengaja mengatakan, "Saya menduga, bukan khawatir..." Karena sejatinya, siswa-siswa yang sudah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya, memang perlu diberi kesempatan untuk memahami politik.