Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 dijelaskan apa yang dimaksud politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain...dalam rangka untuk menghadapi masalah internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Dari penjabaran tersebut sangat jelas kaitannya politik luar negeri dengan kepentingan nasional (national interest) yang ingin dicapai. Dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan luar negeri seorang decision maker harus memerhatikan dinamika politik dalam negeri hal ini seperti yang dikatakan Henry Kissinger bahwa pembuatan politik luar negeri selalu berhubungan dengan politik domestik. Walaupun faktor eksternal juga berpengaruh kepada pengambilan keputusan.
Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan politik luar negeri juga memperhatikan faktor internal dan eksternal walaupun dengan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari figur seorang pemimpin yang sedang menjabat. Berikut beberapa kebijakan yang dibuat presiden Indonesia sejak pasca kemerdekaan hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
1. Presiden Soekarno (1945-1966)
Pada era presiden pertama Indonesia sebagai negara yang baru lahir tentu saja membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain di dunia internasional Presiden Soekarno memahami dan menyadari hal tersebut, beliau memainkan politik yang apik dalam dunia internasional sehingga tak heran jika Presiden Soekarno dikenal luas oleh masyarakat dunia sebagai pemimpin yang karismatik dan disegani oleh pemimpin dunia pada saat itu. Presiden Soekarno berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 harus diakui jika peranan Moh. Hatta dalam berdiplomasi sangat berperan penting dalam peristiwa tersebut.
Perlu diketahui bersama jika Soekarno adalah orang yang sangat anti dengan Imperialisme, Kolonialisme hal ini beliau kemukakan dalam sidang Majelis Umum ke-15 PBB pada tanggal 30 September 1960 dengan judul "To Build The World A New" atau "Membangun Dunia Kembali" dalam pidato tersebut Presiden Soekarno juga mengusulkan Pancasila digunakan sebagai alternatif ideologi selain Liberalisme dan Komunisme. Selain itu bentuk ketidak sukaan Soekarno terhadap imperialisme dan kolonialisme dapat kita temukan dalam upaya pembebasan Irian Barat yang masih terdapat Belanda didalamnya upaya ini dilakukan lewat jalur diplomasi dan militer; kemudian konfrontasi dengan Malaysia dikarenakan Soekarno menganggap pembentukan federasi Malaysia pro terhadap imperialis.
Kebijakan lainnya adalah ketika perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian disebut blok barat dan blok timur. Kedua blok ini menggalang kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka atau notabene baru. Dalam peristiwa inilah bentuk politik luar negeri Indonesia lahir yaitu "bebas-aktif" yang di cetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul "Mendayung Diantara Dua Karang" kemudian dari bentuk politik luar negeri inilah Indonesia menginisiasi terbentuknya Konferensi Asia Afrika maupun Gerakan Non Blok. Dalam hal ini nama Indonesia di kancah Internasional menjadi diperhitungkan dan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Perhatian Presiden Soekarno terhadap kemerdekaan Palestina juga patut diapresiasi, pribadi Soekarno yang tidak suka bertele-tele dan tegas dalam menjelaskan maksud dan tujuannya menjadi modal penting dari kebijakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina diantaranya seperti mengikutsertakan Palestina dalam KTT KAA tahun 1953 dan menolak mengikutsertakan Israel dalam pertemuan tersebut yang di amini juga oleh Pakistan. Dalam pidatonya Presiden Soekarno secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap negara-negara yang masih terjajah diantara yang disebutkan adalah Palestina; kemudian ketika Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh pada tahun 1949 Israel mendukung kemerdekaan tersebut dengan mengirim surat kepada Soekarno dan berniat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta tetapi hal tersebut tidak pernah digubris oleh Soekarno
Pada Piala Dunia 1958 di Swedia sebenarnya Indonesia selangkah lagi untuk dapat berlaga pada kompetensi paling bergengsi di sepakbola tersebut tetapi dikarenakan Indonesia yang masuk pada putaran kedua berada satu grup dengan Mesir,Israel,dan Sudan Timnas Indonesia memilih mundur atas perintah Soekarno dikarenakan sama saja mengakui keberadaan Israel jika bertanding dalam satu lapangan dan  mendukung adanya kolonialisme; dukungan lainnya juga terlihat ketika Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games IV tahun 1962 pada waktu itu Presiden Soekarno enggan mengeluarkan visa untuk Israel dikarenakan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
2. Presiden Soeharto (1967-1998)
Era orde baru yang berlangsung selama 32 tahun (1966-1998) memiliki andil besar dalam perpolitikan luar negeri Indonesia. Dalam mengambil kebijakan Presiden Soeharto cenderung lebih soft dalam mengambil suatu kebijakan dibanding dengan Presiden Soekarno. Beberapa kebijakan yang dijalankan diantaranya: Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya keluar pada era Soekarno; Indonesia memulihkan hubungannya dengan Malaysia lewat Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam sebuah perundingan di Bangkok yang ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta setelah sempat berkonfrontasi pada era Presiden Soekarno; Indonesia juga memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara barat setelah sebelumnya Soekarno mendapati hubungan yang kurang baik dengan negara-negara blok barat.
