Berkaca dari peristiwa Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu silam, Bawaslu berencana membuat manual buku ceramah Pilkada damai tanpa SARA. Seperti dilansir dari laman berita Merdeka.com (8/2/2018), materi tersebut akan dijadikan semacam kurikulum ketika menjalankan kampanye di tempat-tempat ibadah.
Muatan kurikulum kampanye tanpa SARA ini menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, akan dibuat bersama dengan NU, Muhammadiyah dan MUI dan kemungkinan juga akan melibatkan Kementerian Agama RI.
Muatannya nanti bukan hanya untuk materi-materi khotbah atau ceramah keagamaan Islam, tetapi juga materi untuk ceramah keagamaan dari agama lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga, Bawaslu juga akan melibatkan  Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk menyiapkan kurikulum ceramah Pilkada tersebut.
Meski begitu, Rahmat mengatakan, seperti dilansir dari Kompas.com (8/2/2018) bahwa kurikulum ceramah tersebut bukanlah hal yang diwajibkan oleh Bawaslu.
"Untuk mewajibkan agak sulit karena ini adalah ruang keagamaan. Kami hanya menyajikan, kami minta hal- hal ini perlu diperhatikan," kata dia.
Apabila dicermati, dalam rencana ini sesungguhnya bisa kita pelajari beberapa hal terkait hubungan antara agama dengan masyarakat khususnya dalam hal politik. Satu hubungan yang tetap menjadi perdebatan panjang di mana sampai sekarang pun masih menyisakan beragam suara dan opini yang berbeda-beda.
Sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Sebagian lain mengatakan sebaliknya. kedua kubu pendapat ini bukan hanya ada di dalam wacana perpolitikan di negeri ini, namun juga hampir di setiap negara yang penduduknya didominasi oleh pemeluk agama.
***
Sosiologi agama mengenal agama salah satunya sebagai bagian dari aspek institusi sosial dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Satu fungsi yang sebenarnya merupakan fungsi ideal bagi setiap agama apa pun di dunia ini.
Tidak ada satu agama pun yang memiliki ajaran untuk memecah belah umatnya di dalam satu negara. Meskipun selama ini kita menyaksikan bagaimana agama "berpengaruh buruk" terhadap kesatuan sosial, namun hal ini bukan disebabkan oleh ajaran agamanya itu sendiri.
Hal demikian terjadi diakibatkan adanya penafsiran-penafsiran yang cenderung memanfaatkan ajaran agama sebagai bagian dari "alat dan instrumen" demi sebuah kepentingan. Di sini harus dibedakan antara ajaran agama itu sendiri dengan penafsiran terhadap ajaran tersebut.
