Mohon tunggu...
mad yusup
mad yusup Mohon Tunggu... Full Time Blogger - menggemari nulis, membaca, serta menggambar

tinggal di kota hujan sejak lahir hingga kini menginjak usia kepala lima

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dinasti, Monarki, dan Demokrasi

19 Januari 2021   02:07 Diperbarui: 19 Januari 2021   07:26 363
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

     Sebaliknya negara Iran menafikan kehadiran partai-partai untuk merebut suara dalam pemilihan presidennya, tetapi memberi kesempatan tiap warga negaranya untuk dipilih meski harus melewati "screening" wilayatul faqih yang dipimpin Imam Ali Khamenei.

     Singapura, Pakistan, dan India sebagai negara republik pernah pula dipimpin oleh klan keluarga. Begitu pun dalam peta poltik di Amerika Serikat    yang pernah mempunyai trah Kennedy, Bush, bahkan Clinton andai Hillary berhasil mengalahkan Trump.

     Dengan fenomena itu, dinasti dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang tabu. Politik dinasti bisa diatur dengan sistem dan regulasi sebagai  uji kelayakan dan kemampuan serta diimbangi dengan peran eksekutif, legislatif, yudikatif yang benar-benar dijalankan sesuai dengan amanah kontrak sosial antara pemimpin dan yang dipimpin.

Bogor, 18 Januari 2021      

         

      

           

       

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun