Diplomasi Cyber: Peran Penting BSSN di Indonesia

Adanya sebuah kementerian pertahanan Indonesia yaitu TNI yang berada dibawah pengawasannya dimana adanya sebuah bentuk cyber TNI yang mengamankan asset militer hal ini menjadi sebuah hal yang dibutuhkan oleh TNI. Tujuan ini ialah untuk menjaga ketahanan TNI dan melindungi informasi terkait TNI.

Perkembangan yang begitu pesat memberikan dampak yang mengharuskan seorang abdi negara untuk  mempunyai sebuah kemampuan dimana kemampuan ini ialah sebuah pertahanan siber yang untuk meningkatkan sebuah daya siber terhadap TNI. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang paling sering terkenal serangan siber. 

Maka dari itu TNI melakukan sebuah pertahanan agar dapat menjaga keamanan nasional dari perang. Serangan siber ini merupakan yang bermacam-macam dimana adanya teroris siber. 

Ini lah yang membuat TNI sebagai alat yang dimana seorang abdi negara yang mempunyai tugas untuk melindungi negaranya tetapi TNI berbeda dengan BSSN  dimana tentu saja tugasnya berbeda-beda TNI siber bertugas untuk mengamankan asset militer sedangan BSSN ilah sebuah lembaga yang untuk menjaga kerahasia data.

BSSN memiliki sebuah tugas yang dimana untuk menjaga keamanan siber dengan menfaatkan sebuah teknologi yang berkembang pesat ini untuk itu BBSN mempunyai tujuan untuk memantau sebuah evaluasi yang dimana disini agar terhindar sebuah dari serangan. 

Adanya sebuah Asimetri dan sifat transnasional dari dunia maya telah menjadi bagian penting dari konflik diplomatik dan militer antar negara, karena dapat menyebabkan perbedaan diplomatik akibat konflik antara kepentingan nasional dan posisi politik. 

Dalam hal ini, Internet telah membawa dimensi baru pada keamanan informasi dan jaringan, yang pada gilirannya berdampak pada hubungan internasional.Apa pun yang dikirim melalui Internet dapat disebarkan secara bebas. 

Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan tekanan yang luar biasa pada negara-negara, dan perlu untuk mengembangkan kemampuan yang kuat untuk memahami potensi teknologi digital dan merancang strategi pengarusutamaan, dan menyesuaikannya dengan tujuan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. 

Selain Kementerian Luar Negeri, salah satu lembaga Indonesia sebagai lembaga pelaksana diplomasi siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara.Fungsi eksekutif dari diplomasi siber itu sendiri berada di bawah deputi direktur perlindungan, dan bertanggung jawab atas peralatan, alat pendukung, manajemen kunci, frekuensi, jaringan, dan audit keamanan informasi yang dilakukan di bidang manajemen keamanan informasi. Serta fungsi diplomasi jaringan dan kerjasama contact point. 

Pada 3 Juli 2018, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan bilateral dengan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda melalui jaringan nasional dan badan enkripsi di bidang jaringan. 

Sebelumnya, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Australia pada Agustus 2018 dan Inggris Raya di bidang networking. Kerja sama bilateral dengan Australia melibatkan tidak hanya keamanan siber tetapi juga masalah ekonomi digital.