Awas, Temanggung Berpotensi Asap!

Barangkali tidak sepenuhnya benar bahwa asap telah mengganggu perekonomian Indonesia, justru sebaliknya, sangat menguntungkan dan sangat membantu kesehatan rakyat Indonesia, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu.

Jika saat membaca judul artikel ini anda sedang fokus pada asap karhutla di beberapa wilayah Indonesia dengan berbagai sebab dan akibat serta upaya penanganannya, maka dengan seketika saya yakin fokus anda akan sedikit bergeser setelah membaca quote di atas. 

Dan saya yakin juga bahwa ingatan anda akan langsung tertuju pada peristiwa yang cukup penting di negeri ini berkaitan dengan layanan kesehatannya. Sekelebat melintas di pikiran anda akronim yang sangat identik dengan dunia kesehatan kita, yakni BPJS. 

Masih segar di ingatan kita tentang kenaikan iuran BPJS yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, dalam rangka menutup defisit anggaran yang sangat besar dan tampaknya tidak mungkin jika ditutup dengan dana APBN. 

Seandainya mungkin pun tentunya akan sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan yang mana saat ini saja kondisinya sudah defisit. Usulan itu adalah langkah berikut dari langkah pertama yang dengan terpaksa ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS yang terus mengalami kenaikan mendekati angka ratusan triliyun.

Ya, Pemerintah memutuskan untuk menutup defisit anggaran BPJS menggunakan dana BHCT, Bagi Hasil Cukai Tembakau. Langkah yang dianalogikan sebagai obat, pahit, namun memiliki daya penyembuh, yang diharapkan ampuh, tidak seperti obat generik yang menurut sebagian pihak  kurang ngefek pada pengurangan penyakit. 

Usulan menkeu untuk menaikkan iuran BPJS salah satunya didasari oleh keberadaan asap, yang menurut sebagian warga sangat mengganggu dan tidak baik bagi kesehatan manusia, tapi berlaku sebaliknya bagi kesehatan aggaran negara. 

Dengan alasan untuk mengurangi jumlah pengasap tanpa harus menangkap pelakunya, maka ini adalah salah satu tindakan preventif paling jitu untuk mencegah terjadinya kabut asap di Indonesia yang lebih parah. 

Bayangkan jika kepolisian harus menangkap para pelakunya, berapa juta orang yang harus ditangkap, dan berapa perusahaan serta pelaku industri yang akan kolaps usahanya karena direksi dan pemiliknya jadi tersangka. Padahal sebagian di antaranya adalah perusahaan raksasa dunia dan pembayar pajak terbesar di Indonesia. Bisa hancur ekonomi kita.