Badan Permusyawaratan Desa lalu disingkat BPD merupakan lembaga independensi yang punya pengaruh kuat dalam membangun tata kelolah sistem pemerintahan desa yang baik, profesional, dan inovatif. Sekaligus sebagai lembaga legistatif yang menjadi representatif dari kalangan masyarakat dalam memperkuat adanya pemerintahan yang produktif, kreatif dan objektif untuk membangun kehidupan tata kelolah pemerintahan yang kuat.
Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Permendagri No.110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sifat tersebut merupakan kosenkuensi etis dari fungsi organisatoris lembaga permusyawaratan desa tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Sekarang kita semua dihadapkan pada momentum pilkada serentak diseluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah tercinta kabupaten Bima. Disisi lain kita juga dihadapkan dengan momentum pemilihan kepala desa dan lembaga permusyawaratan desa merombak tatanan pemerintahan yang lama kemudian membangun tata kelolah yang baru. Siapapun punya hak yang sama secara konstitusional untuk ikut terlibat apakah dipilih atau memilih dalam merayakan momentum perebutan kursi parlemen desa. Banyak harapan dengan hadirnya wajah-wajah baru, orang baru, dengan pola dan konsep pemikiran yang baru. Yang penuh dengan Pembaharuan, Resolusi, dan Sistematis dalam membangun desa.
Beberapa bulan yang lalu kita sudah melewati pemilu (dengan money politik terbesar dalam sejarah kebangsaan dan perpolitikan kita) yang sungguh memiluhkan, memotret wajah demokrasi yang begitu buram seakan kita berada pada titik balik dari kematian. Saya pikir hal demikian sebuah imbas dari gagalnya penjelmaan nilai-nilai konstitusional serta matinya prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam menerjemahkan kemerdekaan manusia paripurna sebuah totalitas kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Seakan kita semua dihadapkan pada polemik kebebasan yang tidak pernah usai untuk dibincangkan, kenapa? karena kita lupa bahwa kita adalah pelanjut tongkat estafet kepemimpinan. Kehidupan berbangsa yang memerlukan sebuah sikap dalam memaknai setiap permasalahan. Kita kehilangan nilai etik berpolitik sebuah seni menjadi pemimpin makanya kita selalu buta ketika dihadapkan dengan sikap politik, hal demikian sudah dijelaskan oleh bapak Dahlan Ranuwiharjo bahwa "siapapun yang tidak tahu berpolitik maka dia akan dimakan oleh politik" sebuah penjelasan praktis bagi saya. Sebab bagaimanapun kita kehilangan indera dalam menerka apa-apa yang terjadi disegala dimensi sosial. Makanya kita buta bahwa tidak semuanya sedang baik-baik saja. Kalau memang benar bahwa pemuda adalah kader persenyawaan bangsa maka pemuda harus berfikir melampauhi zamannya (Agus Salim Sitompul)
Sekarang pemuda sudah semakin banyak berpendidikan, kalau dulu keyakinan bung karno akan hadirnya sepuluh pemuda yang akan merubah dunia atau keraguan Imam Khomeini dengan terjadinya Perang Budaya (tergesernya nilai-nilai kearifan kehidupan dengan modernitas yang begitu pesat) saya sekarang punya keyakinan sebagaimana dikatakan Ali Syari'ati bahwa pemuda adalah tanda kemajuan bangsa ; jika ada seratus orang yang memperjuangkan kebenaran maka aku salah satu diantaranya, jika ada sepuluh orang yang memperjuangkan kebenaran maka yakinlah aku salah satu diantaranya tapi jika ada satu orang yang memperjuangkan kebenaran maka yakinlah, percayalah, yakin dan percayalah bahwa itu adalah aku.
Mari kita bersama membangun dengan tidak menutup mata pada kebenaran, seolah kita lupa bahwa semua anak bangsa punya tanggungjawab yang sama dalam mendidik bangsa menjadi bangsa yang tangguh, kuat, dan revolusioner dalam merawat kesejahteraan menuju masyarakat adil makmur sesuai dengan nilai-nilai Ilahia yang transendetal-primodial.
#MariGenerasi
#MariPemuda
#DariDesa
#DariSaya
Undi Santoso, S.Pd
