Drama Pendidikan Gratis di Banten

Dewasa ini pendidikan di Indonesia semakin membaik, fasilitasnya pun semakin memadai akan tetapi yang sering kali menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah biaya pendidikan yang melambung tinggi. 

Di Indonesia rata-rata biaya yang dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi sehingga menempatkan Indonesia di urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia di negara ASEAN dengan biaya pendidikan tertinggi. 

Mengingat tingginya biaya pendidikan tersebut, jika kita dapat mencermati sebenarnya pemerintah telah meningkatkan beberapa layanan dalam bidang pendidikan untuk membantu meringankan beban tersebut. Misalnya, melalui program Indonesia pintar, Kartu Jakarta Pintar, maupun bantuan dana pendidikan lainnya. 

Alokasi anggaran pendidikan harus digunakan secara optimal dan merata oleh pemerintah. Tak hanya itu, semua orang sangat mengharapkan agar dana pendidikan dapat dialokasikan secara merata dan tepat sasaran. 

Atau setidaknya dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dari sekolah negeri ataupun swasta yang kurang mampu di daerah-daerah. Ironisnya dibeberapa provinsi di Indonesia masih belum bisa dikatakan maksimal karena alokasi dananya belum merata dan tidak seperti yang diharapkan. 

Ketika hal tersebut terjadi, maka yang pertama kali di sorot yakni kinerja pemerintah daerah yang entah tak mampu mengalokasikan dana dengan baik atau memang kebijakannya hanya sebatas janji di depan. 

Seperti yang kita ketahui, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia cenderung menengah ke bawah kadang hanya cukup  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, lalu bagaimana untuk biaya sekolah anak? kembali lagi, masyarakat tentu mengharapkan bantuan pemerintah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang belum bisa dikatakan maksimal pada sistem pendidikannya, yaitu provinsi Banten. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai biaya sekolah bagi anak-anak di sekolah negeri yang katanya akan digratiskan pada tahun 2018 lalu. Pemprov Banten melihat SMAN dan SMKN sedang mengalami kebingungan tentang masalah biaya operasional mereka. 

Dengan begitu lantas membuat Pemprov banten mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejujuran Negeri dan Sekolah Khusus Negeri. 

Namun itu semua ternyata hanya sebuah janji manis belaka, karena faktanya bisa kita lihat di berbagai media internet yang mencantumkan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa memang ada kejanggalan dalam kebijakan tersebut. 

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron nur ikhsan menilai Pergub Pendidikan Gratis tidak berguna dilansir dari KOMPASIANA.com. "Kalau saya baca pergub ini, useless (sia-sia) karena dari keterangan yang disampaikan oleh pak Gubernur (Wahidin Halim) selama ini tidak boleh ada pungutan, tapi kemudian pergub ini membatalkan semuanya (pernyataan Gubernur). Pergub ini adalah pergub sekolah gratis, judulnya sudah dianulir sendiri oleh isinya. Isinya dibolehkan.