Posisi runner up yang diperoleh tim nasional sepakbola Indonesia yang berlaga di ajang piala AFF tahun 2010 lalu, merupakan salah satu prestasi terbaik yang pernah diraih selama mengikuti turnamen sepakbola di kancah asia tenggara. Di samping itu, ada yang berbeda dari komposisi pemain yang dibentuk kala itu, yaitu terdapat pemain naturalisasi atau pemain asing yang mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI). Adapun pemain tersebut ialah Cristian Gonzales, pemain asal uruguay yang sudah lama melintang bermain di kompetisi sepak bola nusantara. Proses yang ditempuh oleh pemain yang berjuluk “El Loco” dalam memperoleh status WNI bukan tidak menemui jalan terjal. Keinginan kuat dan keteguhan hatinya untuk menjadi pemain Timnas Indonesia baru dapat diwujudkan dengan jangka waktu yang terbilang cukup lama. Alhasil, rasa terima kasih nya kepada negara yang telah memberikannya status WNI, dia balas dengan penampilan ciamik pada saat piala AFF 2010. Maka tak heran, setiap dia berhasil menceploskan bola di gawang lawan, maka dia tanpa ragu berselebrasi dengan mencium lambang garuda di kaosnya.
Mengapa harus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel ?
Nasib yang mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar dan anggota Pasukan Pengebar Bendera Pusaka (Paskibraka), Gloria, telah menjadi perhatian media beberapa hari yang lalu. Khusus yang dialami Arcandra Tahar, isu kasus dwi kewarganegaraan yang menimpanya, harus diganjar dengan pemberhentian secara hormat oleh Presiden. Mirisnya lagi, pemberhentian ini harus diterimanya dalam masa jabatan selama 20 (dua puluh) hari saja. Memang sangat disayangkan jika dia harus melepas jabatan tersebut bukan berdasarkan hasil kinerja tetapi hanya persoalan kewarganegaraan saja, yang seharusnya permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan prinsip kehati – hatian, bukan asal copot saja. Kemauannya untuk pulang kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi dan dedikasi dalam membangun tata kelola ESDM di Indonesia menjadi lebih baik lagi, harus benar – benar dihargai. Pendapatan yang sangat besar terkait pekerjaan maupun usahanya negeri orang harus dikorbankannya, hanya demi untuk menerima jabatan sebagai menteri yang gajinya tidak sebesar dengan apa yang dia dapat sebelumnya.Hal yang sama juga dialami Gloria, perempuan blesteran Perancis – Indonesia ini sempat menerima keputusan yang sangat merugikan yaitu dikeluarkan dari anggota tim Paskibraka, meskipun pada akhirnya dia mendapat restu dari presiden untuk menjadi anggota tim paskibraka saat melakukan upacara penurunan bendera merah putih. Padahal keikutsertaannya menjadi anggota tim paskibraka, seharusnya parameter tentang niat dan keteguhan kuatnya untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah seyogianya jangan naif dan hanya fokus persoalan kepada status dwi kewarganegaraan saja. Masih segar dalam ingatan tentang rencana kebijakan menunjuk rektor di Indonesia yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) dan rencana kebijakan birokrasi yang mudah kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Urgensi kedua isu ini lebih penting dibandingan persoalan status dwi kewarganegaraan tersebut.
Memang benar jika status dwi kewarganegaraan ini tidak boleh dianggap remeh. Hal ini dikarenakan ada saja oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan status tersebut untuk melindungi kepentingan pribadi yang berkonotasi kepada hal – hal negatif. Misalnya, untuk para kalangan koruptor, yang dimana untuk para koruptor kelas kakap mereka biasanya membawa kabur harta kekayaannya ke luar negeri demi menghindari sanksi hukum atas akibat perbuatan yang mereka buat. Aksesnya tentu saja dengan memanfaatkan status dwi kewargenaraan tersebut. Namun untuk kasus yang dialami oleh kedua orang tersebut, seharusnya jangan diselesaikan secara reaktif belaka. Harus dipahami jika dedikasinya untuk mengabdi bagi tanah air, merupakan manifestasi mewujudkan rasa bela negara, yang dimana marwah bela negara ini dapat saja lahir dari manusia – manusia yang berbasis beda negara.
