Negara juga dianggap gagal mewujudkan prinsip negara hukum yang merupakan mekanisme proteksi terhadap hak asasi. Selain itu, sikap pasif  negara dengan membiarkan aktor nonnegara mengganggu kebebasan sipil semakin menjadi bukti kurang optimalnya penegakan HAM di tanah air. Dalam acara di Indonesia Lawyers Club yang disiarkan TV One, Selasa (11/4/2018), Rocky Gerung,Â
Dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI juga membuat pernyataan bahwa dalam masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lalu, pernah ada tim kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menegaskan Isu Hak Asasi Manusia bukan program prioritas yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK.
Kedua data di atas memang sama-sama memiliki karakter yang debatable, apalagi terkait pernyataan Rocky Gerung, karena beliau juga tidak menyebutkan identitas pasti oknum tim kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa isu Hak Asasi Manusia bukan program prioritas. Tetapi, adanya rapor pemerintahan dalam hal penegakan HAM seperti di atas saya harap bisa menjadi lampu kuning bagi pemerintahan saat ini yang masa kerjanya praktis tinggal menyisakan satu tahun lagi.
Tidak hanya kasus yang menimpa Novel Baswedan dan Munir, tetapi tragedi Hak Asasi Manusia masa lampau seperti Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, dan kerusuhan Mei 1998. Kita berharap sisa satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini dimanfaatkan untuk menggunakan hak jawab atas data-data di atas sehingga membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan keadilan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Jika nantinya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Novel Baswedan bisa terlaksana, maka selain jalan keadilan bagi Novel, itu juga keadilan bagi masyarakat Indonesia. Perlu diingat agar agenda penegakan HAM jangan dimanfaatkan sebagai modus kampanye memasuki tahun politik seperti sekarang. Jangan gadaikan hak asasi kami.
