Akan banyak konsekuensi yang harus dibayar oleh Presiden Jokowi, jika tidak menepati janji politiknya dan mengizinkan salah satu menteri rangkap jabatan, maka kemungkinan besar banyak rakyat Indonesia yang akan dikecewakan, dampaknya akan langsung dirasakan pada perolehan suaranya di pemilu yang akan datang.Â
Di sisi lain, jika langsung mencopot jabatan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, bisa saja Partai Golkar mempertimbangkan ulang terkait pilihannya mendukung Joko Widodo atau tidak pada 2019 nanti. Jika sampai sikap Jokowi akan hal ini membuat Golkar kembali beralih halauan, maka sangat disayangkan sekali karena Golkar termasuk salah satu partai besar yang mempunyai basis massa mumpuni.
Jika boleh menyarankan, alangkah baiknya Presiden Joko Widodo memilih jalan tengah dengan tetap memegang teguh janji untuk melarang menterinya rangkap jabatan di kepengurusan partai politik. Maka kewajiban mengganti posisi Airlangga Hartarto dengan nama lain yang juga sama-sama berasal dari kader Partai Golkar yang tidak terbebani dengan jabatan apapun di dalam kepengurusan partai mungkin bisa menjadi pilihan yang paling bijak demi meredam suhu politik agar tetap kondusif jelang Pemilu serentak.
Kalau keputusan ini dijalankan, kemesraan Jokowi dengan Golkar niscaya tetap harmonis demi misi politik yang lebih besar di 2019 nanti. Yang penting jangan sampai kebimbangan Presiden dalam menyikapi polemik ini terus berlarut, karena pada akhirnya mengganggu kinerja pemerintah dan merugikan rakyat.Â
Yang saya tahu, bentuk kekuasaan pemerintahan negara ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka harapan kita semua, sebesar apapun kepentingan politik yang coba digapai oleh para elit, jangan sampai merugikan kepentingan rakyat itu sendiri.
