Luthfy Avian Ananda
Luthfy Avian Ananda Penulis

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Presiden Joko Widodo Perlu Hati-hati soal Pemberian Hadiah Sepeda

6 Desember 2017   02:54 Diperbarui: 6 Desember 2017   09:25 4423 14 8
Presiden Joko Widodo Perlu Hati-hati soal Pemberian Hadiah Sepeda
Sumber Foto: unitedbike.com

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sejak dahulu kala masih menjabat sebagai Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga sekarang Presiden memiliki banyak citra baik di mata masyarakat Indonesia. Mulai dari sosoknya yang dikenal kalem dan santun hingga keintimannya dengan rakyat dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya ditunjukkan dengan cara mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk penunjang perekonomian di daerah-daerah terpencil saja, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan sepele disela-sela kunjungannya, seperti membagikan sejumlah sepeda.

Untuk bisa mendapatkan sepeda spesial yang bertuliskan "hadiah Presiden Jokowi" tidak ada kriteria rumit selain sekedar bisa menjawab sejumlah pertanyaan seputar pengetahuan umum mengenai Republik Indonesia yang disampaikan oleh sang Kepala Negara atau menyelesaikan tantangan seperti menyanyi maupun membaca puisi. Bahkan tidak jarang banyak warga yang gagal dalam menjawab pertanyaan namun tetap mendapatkan hadiah sepeda yang memang selalu disiapkan ketika Presiden ketujuh tersebut berkunjung di daerah atau menghadiri kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat.

Dikutip dari Antara, dalam suatu kesempatan di depan media, Presiden Joko Widodo sempat mengungkapan alasannya kenapa selama ini kerap membagi-bagikan sepeda. Menurut beliau, salah satu tujuan utama pemberian sepeda agar masyarakat dapat melakukan pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan serta kebudayaan di Indonesia melalui pertanyaan yang harus dijawab sebelum mendapatkan hadiah tersebut. Alasan lainnya, Presiden ingin mencanangkan "car free day" atau hari bebas kendaraan bermotor di seluruh kota di Indonesia. 

Menurut alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, bersepeda adalah salah satu cara termudah untuk menyesuaikan latihan dalam rutinitas harian, karena sepeda termasuk salah satu transportasi yang ramah lingkungan dan hemat. "Siapapun yang menerima agar sekiranya digunakan dengan baik khususnya para pelajar yang mendapatkan, tidak perlu naik kendaraan bermotor atau diantar saat sekolah, maka cukup dengan menggunakan sepeda tersebut sebagai pelopor cinta lingkungan," kata Jokowi.

Meskipun secara konsisten melakukan kegiatan bagi-bagi hadiah kepada rakyatnya, namun tetap saja namanya Pejabat Negara yang punya background politik di mana kita semua tahu bahwa tidak ada kawan maupun lawan dalam sebuah budaya politik, banyak pihak yang berpendapat miring tentang sikap Presiden Joko Widodo tersebut. Ada yang menyuarakan sumbang, jika apa yang dilakukan oleh Jokowi hanya sebuah pencitraan saja. Di sisi lain, pihak pro pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini membantah dengan tegas bahwa sikap Presiden sah-sah saja, apalagi jika melihat kebiasaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang sejak dulu memang dikenal dekat dengan rakyat yang dipimpinnya.

Terlepas dari pertanyaan yang mengemuka tentang apakah kegiatan tersebut dilakukan hanya sebagai upaya pencitraan saja, atau memang semata-mata karena Jokowi ingin menggunakan cara bagi-bagi sepeda sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada rakyat, saya justru melihat ada kerawanan yang berpotensi terjadi jika beliau tidak hati-hati dalam menentukan sikap dan strategi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan dua tahun jelang Pemilihan Presiden 2019.

Meskipun selama ini selalu menyuarakan tentang demokrasi sebagai sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa ini, namun dalam setiap kesempatan menjelang Pemilihan Umum, baik legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat kita cenderung mudah untuk menggoreng suatu isu tertentu yang kemudian digunakan sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik demi kepentingan atau kemenangan kelompok tertentu. Contoh paling dekat adalah ketika Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, saat itu jelas  sarat adanya isu agama yang dibawa ke ranah politik. Jangan salah paham, di sini saya tidak bermaksud mencampuri putusan Majelis Hakim yang sudah memberikan vonis bersalah kepada Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penodaan agama. Tetapi, ada fakta kepercayaan dan keyakinan suatu umat digoreng sedemikian rupa demi mempengaruhi hasil akhir Pilkada.

Oleh sebab itu, saya khawatir, jika sampai detik-detik akhir jelang Pemilihan Presiden 2019 nanti tidak ada hal minor yang dapat ditemukan dari kinerja petahana, ada isu lain yang berusaha dijadikan kambing hitam, dalam hal ini mengenai kebiasaan Presiden membagikan hadiah sepeda kepada rakyat. Tuduhan jika kegiatan itu hanya sebagai bentuk pencitraan belum ada apa-apanya, bisa-bisa ada yang mengeluarkan dugaan pembagian sepeda adalah upaya kampanye terselubung dan penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara oleh Presiden demi mencari suara pemilih Joko Widodo di 2019.

Penyalahgunaan fasilitas negara adalah pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada dibawah kewenangan Pejabat Negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 14 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Sedangkan, dikutip dari Pasal 85 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009, Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Merujuk pada undang-undang di atas tentang definisi Pejabat Negara, jabatan yang sedang diemban oleh Joko Widodo saat ini sudah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai Pejabat Negara, namun untuk menentukan apakah kebiasaan bagi-bagi sepeda yang selama ini dilaksanakan patut diduga sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara, maka kita perlu bersama-sama menganalisis lebih jauh kira-kira dari mana sumber dana yang digunakan untuk membeli sepeda.

Mengenai anggaran, ketika mengutip dari berbagai sumber yang saya dapatkan, terjadi silang pendapat dalam internal Istana. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala mengatakan, sepeda yang dibagikan Joko Widodo berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. "Memang ada anggarannya untuk itu, dari APBN," kata Djumala. 

Menurutnya, dalam setiap kesempatan bertegur sapa di suatu kegiatan dengan rakyat, pihak Istana menyiapkan antara 5 hingga 7 sepeda. Lain halnya dengan Djumala, dikutip dari jawapos.com, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa sumber dana untuk pembelian sepeda berasal dari kantong pribadi Presiden, bukan Sekretariat Negara maupun sponsor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mewanti-wanti agar tidak ada satupun fasilitas negara yang disalahgunakan oleh Pejabat Negara untuk kepentingan kampanye pemilihan umum. Namun sebagai penyelidikan awal jika ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang maupun fasilitas Negara,  pihak KPK terlebih dahulu menyerahkan sepenuhnya proses kepada lembaga penyelenggara pemilu melalui fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Mekanismenya memang Bawaslu yang harus meneliti lebih jauh, jika sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka sangat berpotensi adanya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara terkait kegiatan pemberian sepeda ini. Tetapi, kalau dana tersebut murni berasal dari kantong pribadi Presiden sendiri sesuai dengan pernyataan Johan Budi, berarti Joko Widodo bisa dikatakan aman dari dugaan tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah mens rea atau niat jahat, sehingga seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan mengandung unsur niat jahat si pelaku. Oleh karena itu selain harus lebih jauh mencari tahu tentang sumber dana yang digunakan, kita juga harus memastikan apakah acara bagi-bagi hadiah sepeda oleh Presiden Joko Widodo tersebut digelar memang dengan niat batin untuk mendulang suara dalam Pemilihan Umum 2019 atau semata-mata murni kebijakan yang diambil oleh Kepala Negara dalam tugasnya sebagai penyelenggara Negara.

Karena kecenderungan tokoh politik dan masyarakat kita yang menggunakan isu tertentu untuk kepentingan politik, maka saya menyarankan agar Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati jelang masa Pemilihan Presiden 2019 nanti. Hal ini bukan lantas Jokowi menghentikan kebiasaan dalam memberikan sepeda atau hadiah lainnya kepada rakyat, tetapi lebih kepada meningkatkan kewaspadaan dalam menyelenggarakan Negara dan menggunakan anggaran Negara. 

Jika memang pernyataan Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala benar adanya bahwa anggaran pembelian sepeda didapat dari dana Bantuan Sosial untuk Presiden yang dibiayai APBN, maka hendaknya untuk sementara waktu sumber dananya diganti dengan menggunakan uang pribadi Joko Widodo saja untuk menghindari serangan dari lawan politik yang ingin menjatuhkan nama dan suaranya pada 2019. Kita semua tentu berharap agar semua pihak yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum nanti dapat mengambil hati rakyat dengan cara yang mulia tanpa black campaign maupun money politic.