Mohon tunggu...
Luqman Aryowidi
Luqman Aryowidi Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Just a passionate geek

Video Game, Comics, Movie, Football and Pro Wrestling Enthusiast

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pentingnya Manajamen Isu Seperatis Guna Mencegah Konflik di Dalam Negeri

23 September 2018   18:46 Diperbarui: 23 September 2018   19:03 180
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Salah satu munculnya konflik adalah kinerja dan sikap pemerintah yang lemah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya. Terkadang bentuk kekecewaan diantara masyarakat terhadap pemerintah melahirkan suatu gerakan sosial untuk menekan pemerintah, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar atau membuat rezim tersebut turun dari kursi pemerintahan.

Skenario terburuk dalam kehidupan bernegara ialah konflik perang sipil. Setiap negara yang ada tentu mengalami hal yang serupa, namun beberapa negara mampu mengatasi suatu sengketa atau intensitas antara pemerintah dengan masyarakat tidak memperlihatkan potensi konflik bersenjata. 

Intensitas yang tidak terlalu tinggi mampu menghasilkan suatu gerakan sosial untuk memperjuangkan kepentingannya, namun dalam beberapa kasus di negara lain, yang awalnya hanya suatu gerakan sosial, menjadi suatu kelompok bersenjata.

Dalam sejarah dunia banyak negara-negara yang mengalami perang sipil akibat dinamika gerakan separatis bergerak menjadi suatu kelompok militan, seperti di Sudan, Eropa Timur (wilayah yang dulunya bernama Yugoslavia) karena pihak yang bersangkutan, pemerintah dengan kelompok tertentu, tidak mampu menghasilkan suatu kesepakatan bersama. 

Selain itu, intensitas hubungan mengalami peningkatan sehingga ketegangan dan kondisi dalam negeri susah dikendalikan.  Kondisi tersebut sudah menjelaskan bahwa penggunaan senjata sudah tidak lagi relevan untuk menjaga kestabilan dalam negeri, namun beberapa negara yang mengalami hal tersebut melihat bahwa penggunaan senjata sangat efektif. 

Bentuk paksaan dari pemerintah yang menggunakan senjata justru menimbulkan rasa kekecewaan yang tinggi disertai rasa ketidakpercayaa dan juga ada suatu moral untuk melawan balik karena mengancam keamanan individu dan kelompoknya. 

Bentrokan kepentingan tidaklah  mudah untuk diatasi, dibutuhkan suatu faktor pendukung, negosiator atau momen yang tepat untuk membicarakan kesepakatan.

Isu gerakan sosial, separatis atau kelompok militan muncul disetiap negara dan terus akan memperjuangkan untuk memperoleh wilayah yang sah sesuai hukum internasional atau kesepekatan bersama. 

Peran pemerintah dalam skenario ini sangatlah krusial untuk menjaga legitimasi sebagai pemerintahan yang sah. Pemerintah pun harus tahu untung rugi dalam setiap sikap yang diterapkan, faktor faktor apa yang menyebabkan kelompok tersebut memperjuangkan suatu isu, dan tentunya harus menghindari pengunaan bersenjata. 

Bukannya penggunaan senjata justru  akan membuat kelompok tersebut tunduk ? memang tunduk, namun sifatnya seperti "Jangka Pendek", justru pencegahan penggunaan senjata akan menghasilkan suatu kepercayaan antar pihak dan tentunya meminimalisir korban konflik. 

Namun perlu diketahui juga bahwa adanya kelompok seperatis tidak semuanya adalah "korban"  dari pemerintahan. Pada saat pembentukan suatu negara, ada yang secara terpaksa harus berada dalam wilayah kekuasaan suatu rezim pemerintahan sehingga dari awal pembentukan negara tidak ada nilai atau prinsip yang sama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun